SEKITARKITA.id- Media sosial (medsos) kerap disebut sebagai ruang demokrasi, tempat masyarakat dapat menyuarakan pendapat dengan bebas. Namun belakangan, ruang digital ini dinilai semakin dipenuhi manipulasi akibat keberadaan akun ganda dan anonim yang dimanfaatkan oknum buzzer.
Fenomena inilah yang mendorong munculnya kembali wacana pembatasan akun media sosial. Sejumlah anggota DPR RI mengusulkan agar setiap warga Indonesia hanya diperbolehkan memiliki satu akun di tiap platform.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, menyebut pembatasan satu akun per orang bisa menjadi solusi untuk mengatasi isu liar yang kerap beredar di medsos.
“Social media itu benar-benar sangat terbuka dan susah dikendalikan. Isu apa pun bisa dilakukan di sana. Jadi kita harus cermat dalam menanggapinya,” ujar Bambang saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/9/2025) dilansir sekitarkita.id dari Bangbara.com.
Ia menyinggung isu seputar keponakan Presiden Prabowo, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang disebut mundur dari DPR demi kursi menteri, padahal kebenarannya belum terkonfirmasi.
Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, dalam RDPU dengan Google, YouTube, Meta, dan TikTok pada Juli 2025, juga menilai akun ganda membawa dampak buruk.
“Soal akun ganda ini sangat-sangat merusak. Akhirnya lebih banyak disalahgunakan dan bukan mendatangkan manfaat bagi masyarakat,” tegas Soleh.
Menurutnya, walaupun akun ganda menguntungkan bagi platform, secara keseluruhan keberadaannya justru merusak ekosistem digital di Indonesia.
Bambang mencontohkan sistem di Swiss yang mewajibkan satu warga negara hanya memiliki satu nomor telepon terintegrasi dengan berbagai layanan, termasuk bantuan pemerintah hingga media sosial.
“Kami berpendapat ke depan perlu juga single account terintegrasi, jadi setiap warga negara hanya boleh memiliki satu akun di setiap platform media sosial,” jelasnya.
Menurut Bambang, usulan ini bukan upaya membatasi demokrasi, melainkan memperbaikinya. Dengan aturan satu akun per orang, suara yang muncul di medsos diyakini lebih otentik, bukan hasil manipulasi buzzer.
“Harus dipastikan kebebasan bermedsos tidak dipakai untuk melakukan framing negatif terhadap individu maupun lembaga,” tambahnya.
Ia menegaskan, masyarakat tetap boleh memiliki akun di berbagai platform berbeda, namun hanya satu akun di masing-masing aplikasi.
Selain buzzer, akun anonim juga disoroti karena rawan digunakan untuk penyebaran fitnah dan penipuan daring.
“Banyak yang tertipu belanja barang lewat akun anonim, bahkan jadi korban tindak pidana lain,” ungkap Bambang.
Untuk itu, DPR mendorong adanya verifikasi identitas lebih ketat agar data pribadi tidak dipakai membuka akun palsu.
Meski wacana ini semakin menguat, jalan menuju regulasi “satu orang satu akun” masih panjang. Tantangan regulasi, teknis, hingga isu kebebasan berekspresi menjadi hambatan utama.
Namun demikian, DPR menegaskan persoalan buzzer, akun ganda, dan akun anonim bukan isu sepele. Hal ini terkait kualitas ruang publik digital sekaligus arah demokrasi Indonesia di era teknologi.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Bangbara group
