SekitarKita.id – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) akhirnya angkat bicara terkait tuntutan transparansi dalam pengadaan layar interaktif oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) KBB.
Tuntutan ini mencuat dalam aksi unjuk rasa (UNRAS) yang digelar tiga LSM dan aktivis di depan kantor Pemkab KBB pada Rabu (23/10).
Aksi ini menyuarakan dugaan adanya persekongkolan dalam pengadaan proyek senilai Rp11,5 miliar, yang disebut-sebut hanya menguntungkan pihak tertentu.
Tuduhan ini bukan hanya ditujukan kepada Diskominfotik KBB, tetapi juga melibatkan oknum di Bappeda Bandung Barat.
Tanggapan Pemkab KBB
Terkait hal tersebut, Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir melalui Kepala Diskominfotik KBB, Yoppie Indrawan Iskandar, menegaskan bahwa pengadaan layar interaktif sudah melalui prosedur yang jelas dan merupakan bagian dari Rencana Kerja (Renja) Diskominfotik 2023.
“Layar interaktif ini merupakan salah satu upaya KBB untuk mendukung program Smart City dan meningkatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pengadaan ini bukan sekadar proyek, melainkan bagian dari master plan Smart City KBB yang sudah disusun bersama Kementerian Kominfo,” ujar Yoppie.
Ia juga menambahkan bahwa proyek ini memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Peraturan Bupati (Perbup) tentang tata laksana SPBE, yang bertujuan meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di KBB.
“Pengadaan ini penting untuk mendorong digitalisasi dan ada Perbup (peraturan bupati) tentang tata laksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target index SPBE untuk memastikankinerja OPD dan ASN di KBB,” jelas Yoppie.
Aksi Berujung Buntu
Meski tuntutan telah disampaikan, aksi unjuk rasa ini belum membuahkan hasil yang konkret.
Pemkab KBB meminta agar pihak yang mempertanyakan dokumen pengadaan dapat menyampaikan surat resmi untuk memperoleh informasi yang diinginkan.
“Kami terbuka dengan tuntutan transparansi. Kan saya gak tahu berkembang bertanya yang lain-lain tapi silakan bersurat jika ada pertanyaan mengenai dokumen pengadaan,” kata Yoppie, menanggapi tuntutan pengunjuk rasa.
Tuntutan Transparansi dan Dugaan Persekongkolan
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, Koordinator aksi, Agus Satria, menyatakan bahwa mereka meminta klarifikasi terkait alokasi anggaran yang diduga melibatkan oknum pengusaha dan pejabat pemerintahan setempat.
Agus menuding adanya potensi persekongkolan antara operator berinisial G, Pj Bupati, dan Bappeda KBB.
“Ada indikasi ketidaktransparanan dalam pengadaan ini, kami menduga adanya kepentingan pribadi yang lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat. Kasus ini juga sudah kami laporkan ke KPK dan Kejati Jabar untuk ditindaklanjuti,” tegas Agus.
Selain pengadaan layar interaktif, aksi ini juga mempersoalkan pengusulan mobil karavan COVID-19 yang kini disita oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar.
Menurut Agus, seluruh proses penganggaran di KBB perlu dikoreksi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang.
“Jadi apakah benar usulan ini ada usungan jangan sampai di KBB itu ada ketimpangan antara pokir kepentingan, ada kepentingan para calo atau benar-benar kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Permasalahan lainnya, dia menuturkan, pihaknya pernah mengusulkan mobil karavan covid yang saat ini menjadi sampah yang disita oleh Kejati.
Namun, ketika disinggung masalah fokus tuntunan Unras, dia menyebutkan, pihaknya menuntut koreksi pembedahan kebenaran usungan dari musrembang atau anggaran titipan.
“Kami sudah melaporkan kasus ini ke KPK dan Kejati Jabar,” katanya.
Terkait tuntutan dalam Unras, dia menerangkan, pihaknya akan melaksanakan audiensi pada tanggal 30 Oktober 2024 di Kejati Jabar.
“Kami meminta jawaban yang benar berdasarkan dokumen,” imbuhnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
