SEKITARKITA.id- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa seluruh aspirasi rakyat yang disampaikan dalam gelombang demonstrasi belakangan ini telah didengar oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).
Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025), Prabowo menyampaikan bahwa pimpinan DPR RI telah sepakat mencabut sejumlah fasilitas, termasuk tunjangan anggota dewan, serta memberhentikan sementara seluruh kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara dan ketua umum partai politik, antara lain:
Ketua DPR RI Puan Maharani
Ketua MPR RI Ahmad Muzani
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)
Sekjen PKS Muhammad Kholid
Kehadiran mereka memperkuat langkah politik yang disebut Prabowo sebagai bentuk komitmen bersama untuk berpihak pada kepentingan rakyat.
Selain pencabutan tunjangan, Prabowo mengungkapkan bahwa pimpinan partai politik juga mengambil sikap tegas terhadap sejumlah anggota DPR yang dinilai menimbulkan kegaduhan di publik.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya dari DPR RI, terhitung mulai 1 September 2025,” jelas Prabowo.
Ia menambahkan bahwa pimpinan partai politik menekankan agar anggota DPR selalu **peka dan berpihak kepada rakyat.
Prabowo juga mengingatkan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 9 Tahun 1998, hingga United Nations International Covenant on Civil and Political Rights. Namun, ia menegaskan aspirasi harus disampaikan tanpa kekerasan.
“Jika dalam pelaksanaannya ada aktivitas anarkis, merusak fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah maupun instansi publik, itu merupakan pelanggaran hukum. Negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya,” tegasnya.
Langkah tegas DPR RI mencabut tunjangan, menghentikan kunjungan luar negeri, serta mencopot anggota DPR yang dinilai mencederai kepercayaan publik menjadi sinyal kuat bahwa aspirasi rakyat benar-benar diperhatikan.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bersama DPR akan terus memperbaiki kebijakan demi menjaga kepentingan bangsa.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Seskab RI
