SEKITARKITA.id- Ratusan massa dari Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) menggelar aksi damai di depan Kantor Dinas PUTR dan Gedung DPRD Kabupaten Bandung Baratm (KBB), Rabu 9 Juli 2025.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes keras terhadap dugaan praktik korupsi dan buruknya tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemkab KBB).
Aksi yang berlangsung tertib ini menjadi simbol perlawanan masyarakat sipil terhadap praktik maladministrasi, khususnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa, serta birokrasi perizinan yang dinilai lamban dan tidak transparan.
Tuntut Kadis PUTR KBB Mundur karena Dugaan Korupsi
Dalam orasinya, Ketua LAKI Kabupaten Bandung Barat, Gunawan Rasyid, menyoroti dugaan kuat adanya pengondisian tender proyek yang terjadi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) KBB.
Ia menyebut bahwa pihaknya telah mengantongi bukti-bukti dan laporan masyarakat terkait praktik manipulatif dalam proses lelang proyek.
“Meski nama perusahaannya berbeda-beda, tetapi faktanya masih dalam lingkaran penyedia yang sama. Ini indikasi kuat adanya pengondisian tender. Kami menuntut Kadis PUTR mundur dari jabatannya, karena sudah mencoreng prinsip pemerintahan yang bersih,” tegas Gunawan.
Tak hanya pengadaan proyek, LAKI juga menyuarakan kritik terhadap birokrasi perizinan di Bandung Barat yang dianggap tidak transparan dan berbelit-belit.
Gunawan menceritakan pengalamannya membantu sebuah perusahaan di kawasan Cipeundeuy yang pengurusannya tersendat hingga lebih dari enam bulan tanpa kejelasan.
“Kalau memang ada kekurangan dokumen, seharusnya disampaikan secara tertulis. Tapi ini malah dibiarkan menggantung. Pelayanan seperti ini menghambat investasi dan menurunkan potensi PAD daerah,” tambahnya.
Kritik Tajam untuk DPRD dan Pemkab Bandung Barat
Dalam aksi tersebut, LAKI juga menekan DPRD KBB agar lebih responsif terhadap laporan masyarakat, terutama terkait dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Namun sangat disayangkan, Kepala Dinas PUTR Bandung Barat tidak hadir dalam agenda dialog yang seharusnya menjadi ruang klarifikasi.
Ketidakhadiran ini dinilai LAKI sebagai bentuk tidak adanya keberanian dan tanggung jawab terhadap jabatan publik.
“Kami kecewa berat. Ini menunjukkan lemahnya komitmen seorang pejabat publik untuk terbuka terhadap kritik rakyat,” ujar Gunawan.
LAKI juga menyampaikan akan mengawal ketat proses mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemkab KBB.
Mereka mendesak agar pejabat yang memiliki rekam jejak buruk tidak lagi menduduki posisi strategis.
“Kami akan laporkan ke BKPSDM Jabar dan tim assessment agar integritas birokrasi tetap terjaga. Jangan sampai orang-orang tidak layak justru terus bertahan di posisi penting,” kata Gunawan.
Aksi damai LAKI ini ditutup dengan seruan moral kepada seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem birokrasi yang berjalan.
“Kami tidak datang untuk membuat gaduh, tapi untuk mengingatkan. Pemerintah harus berani berbenah, lebih transparan, dan terbuka terhadap kritik. Rakyat berhak mendapatkan pelayanan yang bersih dan akuntabel,” pungkasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
