SEKITARKITA.id — Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Bandung Barat menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Manajemen Risiko Tahun 2026 pada Kamis, 20 November 2025, bertempat di Vila Pasundan GBR 3, Kecamatan Ngamprah.
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menuju era pemerintahan digital penuh yang ditargetkan berjalan pada tahun 2026.
Kepala Diskominfo KBB, Roni Rudiayana, menegaskan bahwa penguatan manajemen risiko merupakan pondasi penting untuk memastikan program pembangunan—khususnya yang berbasis digital—dapat berjalan terukur, aman, dan sejalan dengan arah pembangunan daerah serta nasional.
Menurutnya, setiap unit kerja di lingkungan Diskominfo harus mampu memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko dalam seluruh kegiatan, mulai dari pelaksanaan tugas, fungsi organisasi, pengelolaan program APBD, hingga penyelenggaraan layanan publik.
Transformasi digital yang tengah dipersiapkan Pemkab Bandung Barat juga menjadi alasan pentingnya penguatan manajemen risiko.
Pada 2026, pemerintah daerah akan memasuki fase baru yaitu Pemerintahan Digital (PMD), yang merupakan tahap lanjutan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Tahun 2026 kita sudah meningkat dari SPBE menuju Pemerintahan Digital. Maka penerapan manajemen risiko harus lebih kuat, karena Diskominfo mengampu tugas strategis yang mendukung kebijakan daerah maupun nasional,” jelas Roni.
Dalam era pemerintahan digital, keamanan data menjadi isu krusial. Roni menegaskan pentingnya fungsi persandian sebagai penjaga keamanan informasi pemerintah daerah.
Diskominfo memastikan bahwa sistem persandian serta mekanisme keamanan informasi berjalan secara optimal untuk menjaga integritas layanan pemerintahan dan akses publik.
Selain mengurus infrastruktur digital, Diskominfo KBB juga memiliki tanggung jawab besar sebagai wali data daerah. Artinya, seluruh data yang digunakan untuk menyusun kebijakan pembangunan—mulai dari sektor pendidikan, kemiskinan, kesehatan, hingga pelayanan publik—harus valid, terverifikasi, dan terintegrasi.
Roni menekankan pentingnya koordinasi antar-OPD, terutama dalam pengembangan aplikasi maupun pemanfaatan data.
“Semua aplikasi pemerintahan harus terkoordinasi. Ada aturan, ada perbup. Jangan sampai OPD membuat sistem sendiri tanpa sepengetahuan Diskominfo. Kita harus satu data, satu arah, untuk mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.
Transformasi digital bukan hanya soal modernisasi teknologi, tetapi juga peningkatan keterbukaan informasi publik. Dengan sistem digital yang semakin matang, masyarakat akan memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi pembangunan dan aktivitas pemerintahan.
“Semakin digital, semakin transparan. Masyarakat bisa melihat langsung kegiatan pemerintah. Keluhan atau komplain pun akan semakin mudah ditangani kalau masyarakat aktif membuka portal dan website resmi,” ujar Roni.
Melalui Rakor Penyusunan Manajemen Risiko 2026 ini, Diskominfo KBB berharap terjalin koordinasi lintas sektor yang lebih kuat, komunikasi antar-OPD yang lebih solid, serta arah digitalisasi pembangunan yang semakin terstruktur dan terukur.
Langkah ini diharapkan mampu mengantarkan Kabupaten Bandung Barat menuju pemerintahan digital yang lebih terbuka, efektif, responsif, dan berbasis data. (Diskominfotik KBB)
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
