SEKITARKITA.id – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) memastikan dana insentif bagi pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) akan dicairkan sebelum Hari Raya Iduladha 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB, Dudi Supriadi, usai menerima audiensi puluhan perwakilan Forum Komunikasi RTRW Kabupaten Bandung Barat di Kantor Pemkab Bandung Barat, Selasa (19/5/2026).
Audiensi digelar menyusul keterlambatan pencairan insentif RT dan RW yang belum diterima sejak Januari hingga Mei 2026.
Dalam pertemuan tersebut, para pengurus RT dan RW menyampaikan berbagai aspirasi kepada pemerintah daerah, mulai dari keterlambatan insentif, pembayaran BPJS Ketenagakerjaan, persoalan data kemiskinan, hingga pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sampah.
“Kami berupaya maksimal agar pencairan insentif RT dan RW bisa direalisasikan sebelum Iduladha,” ujar Dudi.
Ia menjelaskan, besaran insentif yang disiapkan pemerintah daerah sebesar Rp100 ribu untuk RT dan Rp200 ribu untuk RW per triwulan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat.
Menurut Dudi, keterlambatan pencairan insentif terjadi akibat proses penyesuaian sistem administrasi baru bernama “Amanah” yang membutuhkan pemutakhiran data.
“Kendalanya ada pada proses peralihan aplikasi dan sinkronisasi data administrasi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi RTRW KBB, Adi Hardianto, mengatakan pihaknya mendesak pemerintah segera merealisasikan hak para pengurus RT dan RW yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.
Menurut pria yang akrab disapa Abo tersebut, para pengurus RT dan RW bekerja langsung melayani berbagai kebutuhan warga setiap hari sehingga hak mereka harus diperhatikan pemerintah.
“Kami berharap pemerintah segera merealisasikan insentif yang tertunda karena RT dan RW adalah garda terdepan pelayanan masyarakat,” ujar Abo.
Selain masalah insentif, pihaknya juga menyoroti ketidakakuratan data desil kemiskinan yang dinilai membuat sejumlah warga tidak mendapatkan bantuan sosial secara tepat sasaran.
Forum RTRW juga mengeluhkan ketimpangan pembangunan jalan, persoalan sampah, hingga bantuan keuangan pembangunan wilayah yang belum terealisasi.
Audiensi tersebut dihadiri lebih dari 50 perwakilan RT dan RW dari 11 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat.
Mereka diterima sejumlah pejabat daerah, di antaranya Kepala BKAD KBB, Heru Budi Purnomo, serta Kepala Bappelitbangda KBB, R. Eriska Hendrayana.
Namun, ketidakhadiran Jeje Ritchie Ismail dalam audiensi tersebut turut menjadi sorotan para peserta aksi.
Forum Komunikasi RTRW KBB menegaskan akan terus mengawal realisasi janji pemerintah daerah terkait pencairan insentif maupun penyelesaian persoalan lainnya yang disampaikan dalam audiensi tersebut.
