Penolakan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Gelar Apa yang Cocok? Ini Pandangan Mahir

Ringkasan Berita:

• Pengajuan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional ditentang oleh beberapa pihak sebab ada catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.
• Mahir menilai Soeharto lebih layak dapatkan gelar Pahlawan Kemerdekaan.
• Penghargaan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto berpotensi memicu perdebatan etis dan politik di kalangan masyarakat.

AdinJava– Sebanyak 40 tokoh diajukan sebagai Pahlawan Nasional, termasuk Presiden RI yang ke-2, Soeharto.

Tetapi usulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional ditolak oleh beberapa pihak.

Hal ini disebabkan oleh beberapa catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.

Lalu andai ditolak menjadi Pahlawan Nasional, apa yang lebih pantas?

Lebih Tepat Diingat sebagai Pahlawan Kemerdekaan

Mahir politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak memberikan penjelasan mengenai usulan yang tepat keterkaitan Soeharto.

Menurutnya, Soeharto lebih layak diingat sebagai pahlawan kemerdekaan, dibandingkan dengan Pahlawan Nasional.

Sebab kontribusi Soeharto sepanjang perang melawan penjajahan dianggap sangat besar.

“Pak Harto mempunyai dengan jumlah besar jasa dalam perang kemerdekaan. Salah satu yang terkenal adalah perannya dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta,” tutur Zaki saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, Soeharto merupakan salah satu tokoh utama yang memicu serangan tersebut, di mana TNI berhasil menguasai Yogyakarta.

“Jabatan pahlawan kemerdekaan menurut saya lebih objektif dan dapat diterima oleh berbagai elemen bangsa,” katanya.

Perdebatan Ethical

Zaki menyampaikan, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bisa memicu perdebatan etis dan politik yang sangat sengit di kalangan masyarakat.

Tidak hanya itu, penghargaan Pahlawan Nasional bagi Soeharto justru berisiko mengaburkan semangat perubahan.

Ia mengungkapkan, gelar Pahlawan Nasional seharusnya diberikan secara terbatas sebab mencerminkan martabat bangsa dan standar etika masyarakat.

“Penghargaan Pahlawan Nasional memperlihatkan bahwa tokoh tertentu menjadi acuan martabat atau harga diri kita sebagai sebuah bangsa. Bukan hal yang remeh, bukan pula soal kompromi politik,” katanya.

Untuk itu, Zaki memperingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan yang berisiko memicu perpecahan politik.

“Mempertimbangkan penolakan yang luas dari masyarakat, khususnya para aktivis dan akademisi, pemerintah perlu lebih cerdas. Tunda pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto,” tambahnya.

Bahlil Mengusulkan Seluruh Presiden Dapatkan Gelar Pahlawan Nasional

Sebelumnya, rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto mendapat perhatian dari berbagai kalangan, sebab adanya sejumlah catatan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa lalu.

Tetapi, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyarankan agar semua presiden Indonesia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

“Bila diperlukan, kami menyarankan seluruh tokoh bangsa yang pernah menjadi presiden agar dipertimbangkan untuk diberikan gelar Pahlawan Nasional,” ungkapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Selain Soeharto, dia juga menyebut Presiden ketiga BJ Habibie serta Presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai tokoh yang pantas menerima gelar Pahlawan Nasional.

“Pak Gus Dur juga mempunyai kontribusi terbaik bagi negara ini. Ya, kami juga menyarankan agar dia dipertimbangkan untuk menjadi Pahlawan Nasional. Pak Habibie juga, semuanya,” tutur Bahlil.

Fadli Zon: Jadi Masukan

Alternatifnya, Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon menyampaikan mengenai adanya penolakan dan protes dari sebagian masyarakat keterkaitan pengusulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Pada kesempatan tersebut, ia menyikapi penolakan dan protes sebagai masukan.

“Ya, saya pikir itu sebagai masukan, namun kami lihat prestasi mereka yang tidak masuk akal,” ungkapnya, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), dilansir dari Antara, by the use of Kompas.com.

Fadli Zon kemudian memberikan contoh kontribusi Soeharto yang dianggap pantas diusulkan sebagai Pahlawan Nasional, termasuk memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949 saat Agresi Militer Belanda II dan Operasi Pembebasan Irian Barat.

Eks Presiden Soeharto tercatat dalam daftar 49 nama calon pahlawan nasional yang telah diungkapkan oleh Dewan GTK kepada Presiden Prabowo Subianto.

Presiden ke-4 Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid juga tercantum di dalamnya.

“Kita mengakui kontribusi mereka yang tidak masuk akal, sebab semua 49 nama ini merupakan hasil dari pertimbangan matang melalui analisis,” katanya.

“Mereka mempunyai kontribusi yang tidak masuk akal, dengan begitu diajukan. Andai tidak (berkontribusi), maka tidak mungkin saja diajukan. Jadi, mengenai memenuhi syarat, hal itu memang memenuhi syarat,” tambahnya.

Fadli Zon juga mengungkapkan bahwa memasukkan nama Presiden ke-2 Soeharto dalam daftar calon pahlawan nasional merupakan usulan yang diajukan oleh masyarakat.

“Proses pengajuan pahlawan ini dilakukan secara bawah ke atas, dari masyarakat, dari kabupaten/kota, lalu ada tim peneliti yang terdiri dari para mahir dari berbagai bidang. Setelah itu, dari kabupaten/kota menuju provinsi, di sana juga terdapat tim peneliti, akademisi, dan beberapa tokoh yang menilai (disebut) TP2GP, kemudian setelahnya diserahkan kepada TP2GP di Kementerian Sosial,” jelas Fadli Zon menjelaskan tahap pengusulan calon Pahlawan Nasional.

Informasi terlengkap dan menarik lainnya di Googlenews AdinJava