[ad_1]
Jakarta, SekitarKita.id – Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan para pejabat agar berhemat dan mengurangi kebocoran. Ia menekankan kembali hal ini saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Switch ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 serta Peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).
Prabowo menyampaikan APBN tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan dengan kehati-hatian dengan begitu pemerintah bisa terus melakukan pengendalian belanja secara pruden dan terencana dengan baik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kurangi pemborosan, kita sekarang dalam rangka kita waspadai menghadapi tantangan yang tidak menentu, kita harus segera ikat sabuk-sabuk kita. Kita harus segera sekali lagi sata tekankan, hemat, kita harus segera kurangi kebocoran dari anggaran, saya bertekad untuk memerangi kebocoran di semua tingkat,” tutur Prabowo.
Prabowo kemudian mengimbau semua unsur terutama para pimpinan daerah ikut bersama dengan pemerintah pusat berhemat demi kepentingan rakyat.
“Kita harus segera jamin setiap rupiah uang rakyat mencapai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat. Hal-hal yang tidak produktif,” tutur Prabowo.
Hal-hal yang harus segera dikurangi, menurut Prabowo, adalah pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni, kajian, seminar, dan sebagainya.
“Sekarang saatnya mengatasi masalah langsung!” tegasnya.
Prabowo pun mengucapkan terima kasih atas keberhasilan kelompok kerja di pemerintahannya yang telah mengeluarkan e-katalog versi 6.0 sebagai upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan. E-katalog versi baru ini akan digunakan mulai 1 Januari 2025.
“Katalog ini versi 6.0 diharapkan dapet mengurangi 20-30% biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi mencapai dengan 40-50%,” ucapnya.
Hal itu juga disebutkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Melalui pengembangan e-Katalog versi 6.0, akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada seluruh barang jasa pemerintah di mana seluruh proses transaksi mulai dari pemesanan kontrak, pembayaran, mencapai pengiriman barang akan tersambung dalam satu platform.
“Selain itu pada e-Katalog versi 6.0 ini juga para pihak akan semakin dimudahkan untuk melakukan pembayaran, juga pelaporan pajak atas pembelian barang dan jasa,” ucap Luhut.
Luhut membeberkan setidak-tidaknya lima dampak positif yang bisa dicapai melalui implementasi e-katalog versi 6.0. Pertama, penghematan biaya melalui pengurangan 20-30 persen pengadaan. Kedua, efisiensi waktu dari proses yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan kini bisa dipercepat menjadi hanya beberapa minggu berkat otomatisasi dan implementasi sistem virtual.
Ketiga, transparansi dan akuntabilitas, sebab sistem seperti e-katalog memastikan harga yang transparan dan bersaing sekaligus meminimalkan intervensi manusia dalam proses pengadaan.
“Ini juga akan meminimalkan perilaku korupsi. Keempat, peningkatan partisipasi penyedia sebab dengan sistem on-line penyediaan barang jasa kini lebih mudah berpartisipasi tanpa terkendala oleh lokasi atau birokrasi yang kompleks,” jelas Luhut.
[ad_2]
Source link
