SEKITARKITA.id – Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus memperkuat perannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Hal ini dilakukan melalui kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) serta Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang digelar pada Jumat (23/1/2026) di RM Pilemburan, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah KBB.
Kegiatan HIPKI Bandung Barat ini diikuti oleh puluhan pengelola dan pimpinan LKP dan LPK se-Kabupaten Bandung Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah perangkat daerah turut hadir, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, DPMPTSP, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR).
Kehadiran lintas sektor tersebut menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem pelatihan kerja yang berkualitas, terstandar, dan berdaya saing.
Koordinasi dan pembinaan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara HIPKI, LKP, LPK, dan instansi pemerintah.
Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya aspek perizinan lembaga, pemahaman regulasi, peningkatan mutu layanan pelatihan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan pelatihan kerja di Kabupaten Bandung Barat.
Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Disdik KBB, Eri Tri Kurniadi, mengapresiasi peran aktif HIPKI sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membina lembaga pelatihan.
Menurutnya, HIPKI telah menjadi motor penggerak dalam menata perizinan, program, hingga kualitas pelatihan di LKP dan LPK.
“Melalui kegiatan ini, ke depan perizinan dan ragam program LKP dan LPK bisa semakin baik. HIPKI di bawah kepemimpinan Ibu Ros sangat proaktif mendampingi lembaga agar meningkat dari sisi kualitas program dan kinerja, sehingga mampu membantu masyarakat yang sebelumnya belum memiliki keterampilan menjadi lebih ahli,” ujar Eri.
Ia menambahkan, keberagaman rumpun pelatihan yang tersedia di LKP dan LPK, seperti menjahit, otomotif, komputer, tata boga, hingga pelatihan keterampilan lainnya, merupakan potensi besar dalam menekan angka pengangguran di Bandung Barat apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ukhtar, Kordinator Khusus Pengemudi Cimahi-KBB, menilai kegiatan pembinaan HIPKI ini sangat dibutuhkan oleh para pengelola kursus.
Menurutnya, materi dari dinas terkait memberikan kejelasan mengenai legalitas dan perizinan, sehingga lembaga pelatihan memiliki payung hukum yang sah.
“Dengan adanya izin resmi, lembaga kursus dapat menjalankan visi dan misinya secara tertib dan profesional, termasuk dalam pelatihan mengemudi dan bidang lainnya,” ungkap Utar.
Hal serupa disampaikan Ujang Hidayat, Owner So Education Japan Center Indonesia di Desa Citapen.
Ia mengaku banyak mendapatkan wawasan baru, khususnya terkait perizinan LPK melalui sistem OSS, Disnaker, hingga prosedur pembangunan sarana pelatihan.
“Ini sangat penting bagi kami sebagai LPK yang bergerak di bidang penempatan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya Jepang, karena harus memenuhi kelengkapan dokumen sesuai aturan pemerintah,” jelas Ujang.
Ujang berharap kegiatan koordinasi dan pembinaan HIPKI Bandung Barat dapat dilakukan secara rutin, mengingat regulasi pemerintah yang terus berkembang.
Ia juga berencana menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam proses seleksi tenaga kerja sebagai langkah konkret mengurangi pengangguran.
Di sisi lain, Rostiawati, selaku panitia penyelenggara, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi forum silaturahmi sekaligus penyamaan persepsi terkait sistem perizinan baru bagi LKP dan LPK.
“Kami mengundang dinas-dinas terkait agar memberikan arahan langsung tentang proses perizinan yang baik dan benar. Tujuannya agar legalitas LKP dan LPK tidak dipersulit dan bisa berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah,” tegasnya.
Ros menambahkan, lembaga kursus dan pelatihan memiliki peran strategis dalam mencetak tenaga kerja terampil sekaligus mendorong UMKM naik kelas melalui pelatihan singkat berbasis praktik.
“Dengan sinergi yang kuat antara HIPKI, pemerintah daerah, dan lembaga pelatihan, diharapkan kualitas SDM Bandung Barat semakin meningkat, berdaya saing, dan mampu menekan angka pengangguran secara signifikan,” tandasnya.
