Ketua Komisi II DPRD KBB Amung Ma’mur Kawal Program Koperasi Merah Putih di 165 Desa

- Penulis

Kamis, 7 Agustus 2025 - 20:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari Fraksi Partai Gerindra, Amung Ma’mur (foto: Abdul Kholilulloh)

i

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari Fraksi Partai Gerindra, Amung Ma’mur (foto: Abdul Kholilulloh)

SEKITARKITA.id- Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari Fraksi Partai Gerindra, Amung Ma’mur, menegaskan komitmennya dalam mengawal keberlanjutan dan efektivitas program Kooperasi Merah Putih di seluruh desa yang telah membentuk kelembagaannya.

Program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat ini disebut sebagai upaya strategis membangun kemandirian ekonomi desa, sekaligus memperkuat perekonomian nasional dari akar rumput.

“Saya, sebagai Ketua Komisi II dan kader Partai Gerindra, akan terus mengawal Kooperasi Merah Putih di desa-desa. Di Bandung Barat sudah terbentuk di 165 desa, dan kami dorong agar program ini berjalan sesuai harapan Presiden,” tegas Amung saat ditemui Sekitarkita.id di gedung DPRD KBB, Kamis, 7 Agustus 2025.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Amung mengakui bahwa realisasi operasional Kooperasi Merah Putih di lapangan belum sepenuhnya merata. Meski kelembagaannya telah terbentuk, proses optimalisasi memerlukan waktu, penyesuaian, serta dukungan berbagai pihak.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari Fraksi Partai Gerindra, Amung Ma’mur (foto: Abdul Kholilulloh)
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari Fraksi Partai Gerindra, Amung Ma’mur (foto: Abdul Kholilulloh)

“Launching-nya baru kemarin, jadi belum semua aktif. Target kami, pada Oktober nanti semua sudah berjalan,” ungkapnya.

Baca Juga:  Mahalnya Biaya MCU PPPK, Komisi IV DPRD KBB Klaim Dinkes Minim Sosialisasi 

Untuk memastikan keberhasilan program ini, Komisi II DPRD KBB akan melakukan koordinasi intensif denganDinas Koperasi dan UMKM, termasuk dalam hal teknis pelaksanaan dan kesiapan anggaran.

“Kooperasi dan UMKM adalah ranah Komisi II. Kami akan dorong perhatian yang serius. Terlebih, ada arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk memastikan setiap desa memiliki Kooperasi Merah Putih yang aktif,” ujar Amung.

Related Posts

Ia juga menambahkan bahwa alokasi anggaran untuk Kooperasi Merah Putih akan diperjuangkan dalam APBD tahun 2026 agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Setiap rupiah dalam APBD harus berdampak langsung. Kami akan perjuangkan agar program ini tidak hanya seremonial, tetapi menjadi solusi konkret bagi penguatan ekonomi desa,” tegasnya.

Menurut Amung, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kemampuan menyesuaikan operasional koperasi dengan kearifan lokal dan potensi unggulan desa.

Baca Juga:  Heboh! Dugaan Politik Uang di Pilkada KBB, Paslon Jeje-Asep Berikan Rp100 Ribu ke Warga

“Setiap desa punya potensi yang unik. Arahan pusat tetap penting, tapi pelaksanaan di lapangan harus adaptif dan disesuaikan dengan realitas lokal,” jelasnya.

Amung juga menyerukan agar semua elemen masyarakat dan pemerintahan di Bandung Barat bersatu membangun daerah dan memberikan manfaat nyata melalui perannya masing-masing.

“Sekecil apapun jabatan kita, harus bisa memberi manfaat. Kami sebagai kader Partai Gerindra dan wakil rakyat akan terus mengawal program-program strategis untuk kesejahteraan rakyat, seperti yang selalu digaungkan Presiden Prabowo,” pungkasnya.



Editor : Abdul Kholilulloh

Sumber Berita : Liputan

Follow WhatsApp Channel sekitarkita.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kades Akui Tak Ada Anggaran, Warga Bandung Barat Swadaya Perbaiki Jalan, Terkumpul Rp40 Juta
Skandal ASN KBB Live TikTok Minta Fee 1 Persen, Bupati Jeje Perintahkan Inspektorat Periksa IYP
Carut Marut Bandung Barat, P4KBB Bocorkan PR Besar: PAD, Infrastruktur hingga Flyover Cimareme
DPD IPHI 1987 Jabar Dorong Tata Kelola Organisasi dan Penguatan Profesi Advokat
IPHI 1987 Gelar Rapimnas di HUT ke-39, Regulasi Profesi Advokat Jadi Sorotan
Raffi Ahmad Puji Jeje Ritchie Ismail, Tapi Ingatkan: Tak Ada Superman dalam Pemerintahan
IPHI 1987 Dorong Pembaruan UU Advokat, Maria Salikin: Tingkatkan Profesionalisme Advokat
P4KBB Sentil Pemkab Bandung Barat: Tekanan Fiskal Jangan Jadi Alasan Abaikan Layanan Publik

Berita Terkait

Senin, 10 Agustus 2026 - 22:23 WIB

Kades Akui Tak Ada Anggaran, Warga Bandung Barat Swadaya Perbaiki Jalan, Terkumpul Rp40 Juta

Senin, 10 Agustus 2026 - 21:30 WIB

Skandal ASN KBB Live TikTok Minta Fee 1 Persen, Bupati Jeje Perintahkan Inspektorat Periksa IYP

Senin, 10 Agustus 2026 - 09:16 WIB

Carut Marut Bandung Barat, P4KBB Bocorkan PR Besar: PAD, Infrastruktur hingga Flyover Cimareme

Minggu, 9 Agustus 2026 - 07:36 WIB

DPD IPHI 1987 Jabar Dorong Tata Kelola Organisasi dan Penguatan Profesi Advokat

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 19:30 WIB

Raffi Ahmad Puji Jeje Ritchie Ismail, Tapi Ingatkan: Tak Ada Superman dalam Pemerintahan

Berita Terbaru