KBB | SEKITARKITA.id — Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, mendesak Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail melakukan evaluasi terhadap kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) KBB Ade Zakir.
Dorongan tersebut disebut bukan berkaitan dengan persoalan personal, melainkan menyangkut koordinasi dan harmonisasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat dengan DPRD, termasuk hubungan kerja Sekda dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD).
Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi membenarkan adanya dorongan tersebut. Bahkan, DPRD telah menyampaikan permintaan evaluasi itu melalui surat resmi kepada Bupati Bandung Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mahdi mengatakan, DPRD telah mencermati sejumlah persoalan yang muncul dalam hubungan kerja antara legislatif dan eksekutif. Kondisi tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi lembaga DPRD untuk disampaikan kepada kepala daerah.
“Kami juga ikut mencoba menelaah lebih jauh apa sebenarnya yang harus dilakukan. Hasil evaluasi kami sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa ini bukan masalah personal,” ujar Mahdi dalam wawancara di kanal YouTube PRFM yang dikutip Selasa 28 September 2026.
Menurut Mahdi, DPRD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat memiliki kewenangan untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memberikan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Ini adalah urusan lembaga DPRD sebagai wakil masyarakat untuk meminta kepada Bapak Bupati melakukan evaluasi terhadap Sekda Ade Zakir. Suratnya juga sudah dilayangkan kepada Bupati,” katanya.
Mahdi menilai evaluasi terhadap posisi Sekda perlu dilakukan secara serius, khususnya terkait koordinasi dan komunikasi antara Sekda dengan OPD maupun DPRD.
Menurutnya, Sekda memiliki posisi strategis dalam mengoordinasikan seluruh perangkat daerah. Karena itu, komunikasi dan harmonisasi yang tidak berjalan optimal berpotensi memengaruhi koordinasi pemerintahan, termasuk ketika Pemkab berkomunikasi dengan DPRD.
“Ketika harmonisasi antara OPD dan Sekda pecah, tentunya berdampak pada saat bertemu dengan DPRD dan otomatis agak sulit untuk mengharmonisasikan seluruh OPD dengan DPRD,” ucapnya.
Ia menegaskan, persoalan koordinasi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Terlebih, masih banyak pekerjaan rumah Pemkab Bandung Barat yang harus segera diselesaikan untuk merealisasikan visi dan misi Bupati Jeje Ritchie Ismail.
Meski demikian, Mahdi menyerahkan keputusan akhir sepenuhnya kepada Bupati Jeje. Sebab, kepala daerah memiliki kewenangan untuk menilai kinerja pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
“Biarkan Bupati menilai sendiri anak buahnya, desakan evaluasi atau pergantian Sekda ini benar harus ditanggapi serius,” jelasnya.
Selain persoalan koordinasi pemerintahan, Mahdi juga mengaitkan kondisi tersebut dengan target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat.
Menurutnya, PAD menjadi salah satu aspek penting dalam menjalankan berbagai program yang tercantum dalam visi dan misi kepala daerah. Kemampuan fiskal daerah dinilai akan menentukan ruang pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan.
Mahdi menyebut realisasi PAD yang dibahas DPRD sejauh ini masih berada di kisaran 45 hingga 52 persen. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama karena masa pemerintahan Bupati Jeje masih harus dimanfaatkan untuk mendorong pencapaian target pembangunan.
“Yang pasti ini ada berkaitan dengan PAD karena kita selalu berurusan dengan itu. Bagaimanapun seluruh program yang diluncurkan melalui visi dan misi Bupati itu berangkat dari PAD. Artinya harmonisasi Sekda dan OPD harus dijaga,” tuturnya.
Atas kondisi tersebut, DPRD mendorong penguatan koordinasi di lingkungan Pemkab Bandung Barat agar program prioritas kepala daerah dapat berjalan lebih maksimal.
Mahdi mengatakan Bandung Barat membutuhkan penguatan kerja sama antarlembaga pemerintahan. Menurutnya, komunikasi antara eksekutif dan legislatif harus terus dibangun agar pembahasan berbagai kepentingan masyarakat tidak mengalami kebuntuan.
“Kalau kita mencermati, Bandung Barat ini butuh energi baru, sosok figur yang bisa bekerja sama. Kami di DPRD sudah berjuang semaksimal mungkin menginventarisasi semua yang menjadi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebuntuan dalam pembahasan maupun rapat antara eksekutif dan legislatif tidak boleh berlangsung terlalu lama. Apabila komunikasi dan koordinasi tidak menghasilkan kesepahaman, diperlukan langkah konkret dari pihak terkait.
“Kalau dalam rapat-rapat terjadi kebuntuan atau stagnan, maka kita harus melakukan langkah-langkah konkret. Makanya kami selalu menyampaikan kepada Bupati bahwa masih banyak visi dan misi yang belum terlaksana secara keseluruhan,” katanya.
Mahdi meyakini Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail akan mempertimbangkan secara matang masukan DPRD sebelum mengambil keputusan mengenai posisi Sekda Ade Zakir.
“Saya yakin Bupati Bandung Barat akan menganalisa dan mencermati, kemudian melakukan evaluasi secara mendalam. Tentunya tidak buru-buru mengambil suatu keputusan,” pungkasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : YouTube PRFM
