KBB | SEKITARKITA.id – Persoalan akses pendidikan yang dihadapi sejumlah siswa SDN Budiharja, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB), mendapat perhatian serius dari DPRD KBB.
Para siswa diketahui masih harus menggunakan rakit untuk menyeberangi Waduk Saguling saat berangkat maupun pulang sekolah. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap keselamatan anak-anak dan membutuhkan penanganan segera dari pemerintah.
Informasi yang dihimpun, sudah 36 tahun lamanya, sejak 1990 warga Kampung Sadang dan Kampung Gombong terbiasa menyeberangi waduk karena cara ini memangkas waktu tempuh menjadi hanya 10 menit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua Komisi IV DPRD KBB, H. Mu’min Darjatulloh, S.Pd.I., M.Pd.I., menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak.
Menurutnya, keterbatasan infrastruktur dan kondisi geografis tidak boleh menjadi alasan anak-anak harus mempertaruhkan keselamatan demi bersekolah.
“Pada prinsipnya pendidikan adalah hak setiap anak. Jangan sampai kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur membuat anak-anak harus memilih antara sekolah atau keselamatan mereka,” kata Mu’min kepada sekitarkita.id, Kamis (10/9/2026).
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pihak terkait segera mencari solusi yang lebih aman dan permanen.
Menurutnya, penanganan persoalan tersebut tidak seharusnya menunggu hingga kembali viral atau sampai terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban.
“Pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi dan pihak terkait harus segera turun tangan mencari solusi permanen. Jangan menunggu kejadian ini kembali viral atau sampai terjadi korban,” tegasnya.
Mu’min menilai, penggunaan rakit oleh para siswa bukanlah sebuah tontonan atau aksi mencari perhatian. Mereka hanya berusaha mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan.
“Anak-anak ini bukan sedang mencari sensasi, mereka sedang berjuang mengejar masa depan. Tugas kita adalah memastikan perjuangan mereka tidak dibayar dengan risiko kehilangan nyawa,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah segera menyiapkan langkah nyata, baik melalui penyediaan transportasi yang aman maupun pembangunan infrastruktur penyeberangan yang layak.
“Jangan biarkan anak-anak di Cililin belajar tentang keberanian hanya karena mereka terpaksa menghadapi bahaya. Kalau anak sekolah harus naik rakit untuk menuju sekolah, berarti ada yang salah dengan sistem pelayanan publik kita,” katanya.
Dengan adanya langkah tersebut, DPRD KBB berharap persoalan akses siswa SDN Budiharja tidak berhenti pada solusi sementara.
Keselamatan siswa, menurut Mu’min, harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah.
“Pemerintah jangan hanya hadir setelah viral. Hadirlah sebelum ada korban,” jelasnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menindaklanjuti persoalan tersebut. Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail bersama jajaran terkait turun langsung meninjau kondisi akses yang digunakan para siswa SDN Budiharja.
Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan sekaligus mencari solusi yang dapat segera diterapkan demi menjamin keselamatan para siswa.
Sebelumnya, persoalan tersebut juga mendapat perhatian dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Pemkab KBB kemudian melakukan pengecekan langsung terhadap akses siswa yang harus menyeberangi Waduk Saguling menggunakan rakit.
Melalui akun Instagram pribadinya, Jeje mengatakan pihaknya telah melihat langsung kondisi akses pendidikan yang selama ini digunakan siswa.
“Beberapa hari lalu kami mendapatkan arahan dari Pak Gubernur Dedi Mulyadi untuk meninjau kondisi SDN Budiharja Cililin. Beberapa video yang kami terima terlihat sejumlah siswa berangkat ke sekolah menggunakan rakit dengan melintasi Waduk Saguling. Kita melihat langsung fakta kondisi di lapangan,” kata Jeje, Rabu (2/9/2026) lalu.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) KBB juga telah melakukan kajian teknis terkait kemungkinan pembangunan akses penghubung di kawasan tersebut.
Berdasarkan kajian sementara, bentang Waduk Saguling yang harus dilintasi mencapai sekitar 280 meter. Kondisi tersebut membuat pembangunan jembatan gantung dinilai belum memungkinkan untuk diterapkan.
Salah satu alternatif yang dikaji pemerintah adalah pembangunan jembatan apung. Namun, opsi tersebut membutuhkan anggaran cukup besar sehingga masih diperlukan kajian lebih lanjut dari sisi teknis maupun kemampuan pembiayaan daerah.
Sambil menunggu solusi jangka panjang, Pemkab Bandung Barat menyiapkan langkah cepat untuk mengurangi risiko yang dihadapi siswa.
Pemerintah daerah berencana menyediakan kendaraan antar-jemput bagi sekitar 16 siswa yang selama ini menggunakan rakit untuk menuju SDN Budiharja.
Transportasi tersebut diharapkan menjadi solusi sementara agar para siswa tidak lagi harus menyeberangi Waduk Saguling menggunakan rakit.
Di sisi lain, pemerintah tetap mengkaji pembangunan akses permanen yang dinilai lebih aman dan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan seluruh opsi masih dikaji dan akan dikoordinasikan dengan pihak terkait.
“Semua opsi kita kaji. Untuk jangka panjang kita melihat kemungkinan pembangunan akses yang lebih permanen. Sementara, untuk langkah cepat kita siapkan alternatif transportasi bagi anak-anak,” ujar Jeje menandaskan.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : liputan
