Jakarta | SekitarKita.id,- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan intervensi kebijakan dalam mengendalikan inflasi.
Hal ini dikatakan Tito Karnavian secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (22/1/2024).
Tito menyebut, hal ini akibat kenaikan harga sejumlah komoditas seperti beras, daging ayam ras, dan bawang putih. Pasalnya, kata dia, kenaikan harga ketiga komoditas tersebut diungkapkan oleh sejumlah pembicara pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diantaranya, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
“Khusus untuk masalah pangan hampir semua pembicara menyampaikan sama, satu beras yang masih mengalami kenaikan atau di atas harga acuan pemerintah, yang kedua adalah daging ayam ras hampir semuanya menyampaikan demikian, kemudian bawang putih,” kata Tito, dilansir SekitarKita.id dari Puspen Kemdagri, Senin (22/1/2024).
Pihaknya menjelaskan, perlua adanya bantuan dari berbagai pihak (stakeholder) terkait langkah-langkah Pemda menjaga agar komoditas itu harganya tetap terkendali.
Kemudian langkah-langkah di tingkat pusat, Mendagri menyebut, antara badan-badan terkait perlu mengambil inisiatif dan koordinasi lebih lanjut mengenai ketersediaan ketiga komoditas tersebut.
“Saya persilakan siapa saja yang mau ambil inisiatif, apa KSP, atau Kemendag, atau Bapanas, terutama untuk mengendalikan harga bawang putih dan harga daging ayam ras, karena bawang putih sekali lagi tergantung impor, setelah impornya masuk realisasikan digelontorkan dengan harga yang wajar maka itu pasti akan turun,” ujarnya.
Adapun intervensi, lanjut Tito, pemerintah pusat maupun Pemda dalam bentuk bantuan sosial (Bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan gerakan pasar murah perlu terus digenjot. Hal ini dilakukan untuk menekan angka inflasi, terutama membantu rakyat yang tidak mampu memiliki daya beli.
“Nah ini saya kira kembali lagi ini perlu duduk bersama antara Badan Pangan kita harapkan bisa menjadi wasitnya, Kementan untuk produksi dalam negeri, Kemendag untuk menutup kekurangan dengan cara importasi, dan kemudian juga dari Bulog untuk masalah beras ini, masalah stok nasional,” tandasnya.
Sumber: Puspen Kemendagri
Editor: Abdul Kholilulloh
