BANDUNG BARAT, SekitarKita.id – Tingginya angka prevalensi stunting di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi perhatian serius berbagai pihak. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di wilayah tersebut mencapai 30,8 persen, jauh di atas angka Provinsi Jawa Barat sebesar 15,9 persen.
Kondisi ini mendorong pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan edukasi dan pencegahan stunting. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui pelatihan dan penajaman kapasitas tenaga penyuluh yang digagas Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta instansi terkait.
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (21/10/2026) itu diarahkan untuk mempersiapkan para relawan agar memiliki pengetahuan dan kepercayaan diri saat memberikan penyuluhan kepada masyarakat, terutama kalangan remaja, pelajar SMA, madrasah aliyah (MA), dan lingkungan pesantren.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua P4KBB, Yacob Lewi Anwar, mengatakan pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran masyarakat dalam membantu pemerintah menekan angka stunting di Bandung Barat.
Menurutnya, para calon penyuluh perlu dibekali pemahaman yang memadai agar mampu menjelaskan bahaya stunting, pentingnya pemenuhan gizi, kesehatan reproduksi, serta persiapan kehamilan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami.
“Melalui pelatihan ini, kami ingin para relawan lebih percaya diri ketika bertemu masyarakat, khususnya kalangan remaja, untuk menjelaskan persoalan stunting dan bahayanya bagi tumbuh kembang anak,” ujar Yacob.
Sasar Pelajar SMA, MA, hingga Pesantren
Yacob menjelaskan, kalangan remaja menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian karena sebagian di antaranya mulai memasuki usia pernikahan setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah.
Karena itu, P4KBB berencana melibatkan anggotanya untuk turun langsung ke sekolah-sekolah SMA, MA, dan pesantren guna memberikan sosialisasi mengenai pencegahan stunting, kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi, serta risiko kehamilan pada usia terlalu muda.
Ia menilai edukasi sejak remaja penting agar calon orang tua memahami bahwa kesehatan ibu dan anak perlu dipersiapkan jauh sebelum kehamilan terjadi.
Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah, pemenuhan nutrisi, pemeriksaan kehamilan secara rutin, serta pemantauan pertumbuhan anak menjadi sejumlah materi yang perlu disampaikan kepada masyarakat.
“Jangan sampai persoalan kehamilan dan kesehatan anak dianggap sepele. Calon ibu perlu memahami pentingnya menjaga kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi, dan memeriksakan kehamilan kepada tenaga kesehatan,” katanya.
Yacob menegaskan, upaya pencegahan stunting tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Organisasi kemasyarakatan juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu menyampaikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
Ia mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap inisiatif P4KBB. Menurutnya, keterlibatan organisasi masyarakat diharapkan dapat memperluas jangkauan edukasi hingga ke lingkungan sekolah dan keluarga.
Pemkab: Penanganan Stunting Harus dari Hulu hingga Hilir
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Kabupaten Bandung Barat, Duddy Prabowo, S.Sos., M.M., mengapresiasi langkah P4KBB yang turut mengambil peran dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting.
Ia menegaskan bahwa persoalan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk organisasi kemasyarakatan dan masyarakat secara luas.
“Berdasarkan hasil SSGI, prevalensi stunting di Bandung Barat berada di angka 30,8 persen. Kondisi ini tentu membutuhkan dukungan dan peran semua pihak. Jadi, bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi perlu kolaborasi agar angka stunting bisa ditekan,” ujar Duddy.
Menurutnya, penanganan stunting harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari tahap pencegahan hingga pemantauan pertumbuhan anak.
Edukasi perlu diberikan sejak usia sekolah, dilanjutkan dengan pemahaman mengenai kesehatan calon pengantin, pemeriksaan selama kehamilan, pemenuhan gizi ibu dan anak, hingga pemantauan tumbuh kembang balita.
Duddy juga menekankan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin. Ibu hamil perlu memperoleh pelayanan kesehatan sesuai anjuran tenaga medis, sedangkan bayi dan balita harus mendapatkan pemantauan pertumbuhan secara berkala melalui posyandu.
“Penanganan stunting tidak bisa hanya dilakukan di hilir. Dari hulu juga harus diperkuat. Mulai dari usia sekolah, edukasi tentang pentingnya gizi dan pemeriksaan kehamilan, sampai anak berusia di bawah dua tahun harus terus dipantau pertumbuhan dan kesehatannya,” jelasnya.
Ia berharap para penyuluh yang telah mendapatkan pembekalan dapat bekerja bersama petugas puskesmas, bidan desa, penyuluh keluarga berencana, kader posyandu, serta unsur pemerintah lainnya di wilayah masing-masing.
Melalui kolaborasi tersebut, informasi mengenai pencegahan stunting diharapkan dapat menjangkau lebih banyak keluarga, termasuk masyarakat yang selama ini belum memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan dan pemenuhan gizi.
ASI Eksklusif dan Pemenuhan Gizi Anak Jadi Perhatian
Selain edukasi kepada remaja dan calon pengantin, Duddy menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan gizi anak juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting.
Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi, dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI (MPASI) yang sesuai kebutuhan gizi, merupakan bagian dari upaya mendukung pertumbuhan anak.
Pemerintah daerah juga memberikan dukungan melalui pelayanan puskesmas, termasuk program pemberian makanan tambahan bagi sasaran yang membutuhkan sesuai hasil penilaian tenaga kesehatan.
Menurut Duddy, sumber pangan bergizi sebenarnya dapat ditemukan di lingkungan sekitar, termasuk telur dan bahan pangan lain yang mengandung protein. Tantangannya adalah meningkatkan pemahaman keluarga mengenai jenis, jumlah, dan cara pemberian makanan yang sesuai dengan kebutuhan ibu hamil serta anak.
Ia berharap tenaga penyuluh dapat membantu menyampaikan informasi tersebut secara tepat sehingga masyarakat dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Kesbangpol Apresiasi Peran P4KBB
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung Barat, Agnes Virganty, S.STP., S.H., M.Si., turut mengapresiasi keterlibatan P4KBB dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya di bidang kesehatan masyarakat.
Agnes menyebut P4KBB telah memasuki tahun kelima kiprahnya sebagai organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam berbagai bidang pembangunan. Menurutnya, peran organisasi masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah dapat diwujudkan melalui kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada warga.
“Kami mengapresiasi P4KBB yang tidak hanya berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur dan pendidikan, tetapi juga ikut mengambil peran dalam penanganan stunting melalui edukasi kepada masyarakat,” ujar Agnes.
Ia menilai pelatihan calon penyuluh merupakan langkah yang dapat mendukung penyebarluasan informasi mengenai pencegahan stunting, mulai dari kalangan remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga keluarga yang memiliki balita.
Agnes juga mendorong agar organisasi kemasyarakatan terus mengembangkan program sesuai bidang dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kontribusi organisasi tidak hanya terlihat dalam kegiatan seremonial, tetapi juga melalui program berkelanjutan yang dapat dirasakan manfaatnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyampaikan bahwa Kesbangpol sedang mengembangkan Sistem Informasi Layanan Organisasi Kemasyarakatan atau Silamasi. Sistem tersebut direncanakan menjadi sarana bagi organisasi kemasyarakatan untuk melaporkan program dan kegiatan secara daring sehingga aktivitas serta kontribusi masing-masing organisasi dapat terpantau.
Kolaborasi untuk Menekan Angka Stunting
Pelatihan tenaga penyuluh yang melibatkan P4KBB, pemerintah daerah, dan instansi terkait diharapkan menjadi salah satu upaya memperluas jangkauan edukasi pencegahan stunting di Kabupaten Bandung Barat.
Tantangan penanganan stunting tidak cukup diselesaikan melalui pelayanan kesehatan saja. Pemahaman keluarga, kesiapan calon orang tua, pola pengasuhan, kecukupan gizi, serta pemantauan tumbuh kembang anak juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan.
Dengan keterlibatan relawan dan organisasi kemasyarakatan, sosialisasi diharapkan dapat menjangkau lingkungan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, termasuk sekolah, pesantren, dan keluarga di tingkat desa.
Di tengah angka prevalensi stunting yang masih tinggi, kolaborasi lintas sektor menjadi penting agar upaya pencegahan dapat berjalan secara berkesinambungan dan membantu mewujudkan generasi Bandung Barat yang sehat serta berkualitas.***
Penulis : Miwan
