KBB | SEKITARKITA.id – Ironi menimpa para atlet disabilitas Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang tengah bersiap menghadapi Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) VII Jawa Barat 2026.
Ketika daerah lain mulai mematangkan persiapan menghadapi ajang olahraga terbesar bagi atlet penyandang disabilitas di Jawa Barat, sebagian atlet KBB justru harus menghadapi persoalan yang jauh lebih mendasar yakni tidak memiliki kepastian tempat latihan dan anggaran untuk berlatih.
Ironisnya, sejumlah cabang olahraga (cabor) yang selama ini menjadi andalan penyumbang medali KBB harus meninggalkan tempat latihan lantaran biaya sewa belum terbayarkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jelang Peparda VII Jabar yang akan digelar di Kota Bandung pada 22 November 2026, kondisi tersebut menjadi pukulan berat bagi para atlet yang telah berbulan-bulan mempersiapkan diri.
Alih-alih bisa fokus meningkatkan kemampuan dan mengejar medali, mereka justru dihadapkan pada persoalan biaya latihan, transportasi hingga kebutuhan perlengkapan pertandingan.
Sejumlah cabor seperti Tenis Meja, Judo dan Goalball menjadi bagian dari atlet yang kini kehilangan akses terhadap fasilitas latihan rutin.
Kondisi itu membuat pengurus National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) KBB harus berada dalam posisi serba sulit.
Sebagai organisasi yang bertugas membina, melatih dan mengembangkan atlet penyandang disabilitas, NPCI KBB harus tetap mempersiapkan kontingen meski kepastian anggaran dari pemerintah daerah hingga kini belum sepenuhnya diperoleh.
Ketua NPCI KBB, Kasep Ayatulloh Muhammad Aliyasir, mengakui kondisi tersebut menjadi persoalan serius. Apalagi para atlet sudah terlanjur didaftarkan untuk mengikuti Peparda.
Namun di sisi lain, dana untuk menopang kebutuhan persiapan seperti sewa tempat latihan, konsumsi, transportasi, seragam hingga peralatan pertandingan belum mendapatkan kepastian.
“Komunikasi dengan pemerintah daerah memang terus dilakukan, namun kepastian pencairan anggaran penuh masih menunggu hasil evaluasi tingkat provinsi,” kata Kasep kepada redaksi, Rabu (21/10/2026).
Persoalan tempat latihan menjadi salah satu dampak paling terasa, cabor yang sebelumnya berlatih di lokasi yang relatif mudah dijangkau kini harus mencari tempat lain. Bahkan atlet Judo harus menempuh perjalanan hingga kawasan Arcamanik, Kota Bandung, untuk tetap menjalankan latihan.
Bagi atlet disabilitas, perjalanan jauh bukan sekadar persoalan jarak. Ada biaya transportasi yang harus dikeluarkan, tenaga yang terkuras di perjalanan, hingga waktu latihan yang ikut berkurang.
Ironisnya, di tengah belum adanya kepastian anggaran, biaya tersebut sebagian harus ditanggung oleh pengurus maupun atlet menggunakan uang pribadi.
“Jarak yang jauh berarti biaya transportasi membengkak, biaya yang saat ini belum ada yang menanggungnya selain pengurus maupun atlet sendiri yang rela mengeluarkan dana pribadi,” ujarnya.
“Kondisi fisik dan mental atlet pun tak bisa terjaga secara optimal ketika waktu latihan justru banyak tersedak di jalan,” sambungnya penuh harap.
Situasi tersebut menjadi semakin berat karena waktu menuju Peparda VII Jabar semakin sempit. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah kabupaten (Pemkab) Bandung Barat.
Para atlet seharusnya berada dalam fase pematangan akhir, memperbaiki teknik, menjaga kondisi fisik dan mempersiapkan mental sebelum turun bertanding. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
Kasep menuturkan persoalan anggaran bukan hanya berdampak pada latihan. Sejumlah kebutuhan penting menuju pertandingan seperti pengadaan seragam, peralatan tanding, akomodasi hingga transportasi juga membutuhkan kepastian anggaran sejak jauh-jauh hari.
Bahkan, untuk melakukan pembayaran uang muka saja belum dapat dilakukan secara maksimal. Pengurus pun menghadapi dilema.
Jika menggunakan dana pribadi sebagai talangan, belum ada kepastian kapan uang tersebut dapat kembali. Sementara jika menunggu pencairan anggaran, waktu persiapan atlet semakin tergerus.
“Jika menunda persiapan, kualitas latihan menurun dan target medali terancam. Pengadaan seragam, peralatan tanding, pemesanan akomodasi, hingga transportasi ke lokasi pertandingan seharusnya sudah selesai disiapkan jauh-jauh hari,” katanya.
Di tengah kondisi tersebut, muncul kemungkinan paling pahit. Jika anggaran yang nantinya diterima tidak sesuai kebutuhan, NPCI KBB terpaksa memangkas jumlah atlet maupun cabor yang akan diberangkatkan ke Peparda.
Artinya, ada atlet yang sudah berbulan-bulan berlatih, bermimpi membawa nama KBB, bahkan mungkin sudah membayangkan berdiri di podium, tetapi harus menerima kenyataan bahwa perjuangannya bisa saja terhenti sebelum pertandingan dimulai.
“Dengan berat hati kita akan mengurangi jumlah kontingen dan cabor. Target pun dengan berat hati tidak akan bisa terpenuhi,” ungkap Kasep.
Bagi para atlet disabilitas, Peparda bukan sekadar pertandingan olahraga. Di balik latihan panjang dan perjuangan mereka, ada mimpi untuk membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk berprestasi.
Ada kebanggaan membawa nama daerah. Ada harapan untuk mengibarkan nama Kabupaten Bandung Barat di podium juara.
Karena itu, persoalan anggaran tidak semestinya membuat mereka kehilangan kesempatan untuk bertanding.
Kasep berharap pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait kebutuhan anggaran kontingen NPCI KBB.
Menurutnya, para atlet membutuhkan dukungan nyata agar dapat menjalani persiapan secara maksimal hingga hari pertandingan.
“Jangan biarkan mimpi itu pudar hanya karena persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan bersama,” tegasnya.
Kini, waktu terus berjalan. 22 November 2026 semakin dekat, sementara para atlet disabilitas KBB yang seharusnya sibuk mengejar medali justru masih harus bertanya-tanya di mana mereka akan berlatih, bagaimana biaya persiapan dipenuhi, dan apakah mereka semua masih bisa berangkat membawa nama Bandung Barat ke arena Peparda VII Jawa Barat.
