Bandung Barat | SekitarKita.id,- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran pemilihan umum (pemilu) 2024 kepada enam anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Senin (04/03/2024).
Sidang digelar di Kantor Sekretariat Jalan Raya Permata Kampung Cijerah, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, pukul 15.25 WIB .
Diketahui, sidang pelanggaran tersebut buntut dari dugaan indikasi melakukan pergeseran (penggelembungan) suara salah satu partai politik (parpol) ke salah satu calon legislatif (caleg) DPR RI Dapil II Jabar.
Pantauan SekitarKita.id pukul 13.33 WIB, terlapor berjumlah 4 orang dan pelapor berjumlah 6 orang memasuki ruang sidang dan mendengarkan tata tertib diruang sidang secara seksama.
Ketua Majelis Sidang, Riza Nasrul Falah Sopandi dan anggota Majelis Sidang memasuki ruang sidang. Kemudian sidang dilakukan secara tertutup, sejumlah awak media dilarang memasuki ruang sidang hanya diperbolehkan mengambil dokumentasi foto dan video setelah itu kembali menunggu jalannya sidang.
Sebelumnya diberitakan, dugaan penggelembungan suara ini dilakukan oleh enam anggota PPK dengan melakukan pergeseran melakukan suara parpol ke salah satu caleg DPR RI Dapil II Jabar.
“Dari jumlah total ada enam kecamatan dengan jumlah 352 TPS yang diduga melakukan pergeseran suara di enam kecamatan. Untuk jumlah TPS-nya berdasarkan keterangan dan kajian pelapor ada 352 TPS dan itu kemungkinan masih bertambah,” jelas Riza pada Jumat lalu.
“Intinya, Bawaslu KBB berkomitmen dari awal dalam penegakan keadilan itu harus tegak lurus. Baik suara caleg, partai harus sama terekap hingga tingkat nasional, berharap semua pihak khusus terlapor dalam hal ini enam PPK bisa hadir dalam sidang nanti,” sambungnya.
Salah seorang pelapor Tatang Gunawan (46) mengatakan, enam PPK yang diduga melakukan pelanggaran adalah Kecamatan Padalarang, Ngamprah, Cisarua, Parongpong, Cipeundeuy dan Cikalongwetan.
Di wilayah tersebut, lanjut Tatang, pihaknya menemukan adanya hal-hal yang diduga pelanggaran yakni pergeseran suara pada C1, D dan lampirannya.
“Jadi ketika kita bandingkan antara C1 dengan D, serta lampirannya itu ada beberapa pergeseran suara di beberapa lokasi di Bandung Barat,” ujar dia.
Senada dikatakan Rizsal Epani, pelapor lainnya, ia mengatakan, ada mekanisme yang tidak sesuai, untuk data sementara pihaknya menemukan adanya dugaan pergeseran suara dari partai ke salah satu caleg DPR RI Dapil II Jabar yang terjadi di 352 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di enam kecamatan di KBB.
“Ada sekitar 400 TPS yang kami temukan. Selebihnya, kami mengalami keterbatasan dalam mengakses C1 Plano. Semuanya tersebar di enam kecamatan,” ucapnya.
Sebagai warga negara, lanjut dia, pihaknya berharap Bawaslu KBB bisa memberikan tindakan atau sanksi keras bagi penyelenggara Pemilu yang tidak bisa menjalankan kinerjanya sesuai regulasi.
“Ke depan masih ada Pilkada, sehingga langkah tegas Bawaslu KBB terhadap bagaimana kinerja penyelenggara Pemilu hari ini menentukan Pemilu ke depan,” ujarnya.
Sebagai informasi, dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, jika ada satu suara saja yang dihilangkan dengan sengaja sehingga yang memiliki hak pilih tidak bisa menggunakan suaranya, maka ancaman pidananya 4 tahun penjara dan denda maksimal Rp 48 juta.
Hingga pukul 15.47 WIB, sidang dugaan pelanggaran masih berlangsung, Ketua Majelis Sidang dari Bawaslu KBB masih melakukan klarifikasi kepada terlapor dan pelapor. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Bawaslu KBB terkait hasil sidang tersebut.
