JAKARTA– Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, mengkritik efisiensi kerja Kementerian Komunikasi dan Virtual (Komdigi) dalam usaha menangani perjudian on-line atau judol.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menanggapi pencapaian pembatasan lebih dari 2,4 juta konten sampai kuartal III 2025 serta penurunan transaksi sebesar 57 persen, yang hal itu dianggap sebagai tindakan strategis pemerintah.
“Ini bukan hanya angka biasa, melainkan bukti nyata dari upaya pemerintah dalam menjaga masyarakat dari ancaman judi on-line yang merusak stabilitas ekonomi keluarga dan nilai ethical bangsa,” ujar Nurul Arifin di Jakarta, Sabtu (8/11/2025).
Nurul menganggap, kemitraan antara Komdigi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencerminkan komitmen pemerintah dalam memblokir ruang peredaran uang ilegal akibat aktivitas perjudian bold.
Ia menekankan pelaporan 23.604 rekening yang mencurigakan sebagai bagian dari strategi virtual yang menyeluruh.
“Langkah yang diambil oleh Menkomdigi tidak hanya membuat spesialisasi pembatasan akses, namun juga mengendalikan aliran dana melalui rekening, merupakan pendekatan yang sangat tepat. Hal ini selaras dengan semangat tata kelola virtual yang bersih dan bertanggung jawab,” ungkapnya.
Dalam konteks kebijakan di luar negeri, Nurul juga memberikan tanggapan terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menyebut perjudian on-line sebagai tindakan kriminal lintas batas negara. Ia menganggap pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkomdigi) Meutya Hafid untuk bekerja sama dengan mitra internasional sebagai langkah yang sesuai dengan tantangan virtual global.
“Bu Meutya memperlihatkan kepemimpinan yang kuat dan bersifat kerja sama. Usaha beliau berkomunikasi dengan mitra internasional untuk mengatasi perjudian on-line lintas batas sangat layak didukung,” ungkapnya.
Disisi berbeda, Nurul menekankan perlunya partisipasi masyarakat dalam menjaga ruang virtual. Ia mengajak warga untuk secara aktif melaporkan situs atau akun media sosial yang menyebarkan judi on-line, sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.
“Pemerintah telah bertindak sangat cepat, kini saatnya masyarakat turut menjaga ruang virtual kita agar tetap bersih dari konten-konten berbahaya,” kata Nurul.
Strategi Pemerintah Menghadapi Perjudian On-line
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Virtual Meutya Hafid mengungkapkan bahwa pemerintah telah memblokir 2.458.934 konten serta situs yang berkaitan dengan perjudian on-line pada masa 20 Oktober sampai 2 November 2025. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers bersama PPATK di kantor PPATK, Jakarta, pada hari Kamis (6/11/2025).
“Whole situs dan konten yang kami tutup sampai 2.458.934. Ini mencakup berbagi document, meski demikian tidak semua isinya keterkaitan perjudian, namun harus segera kami tangani sebab adanya unsur perjudian on-line,” ujar Meutya Hafid.
Platform yang terkena dampak antara lain Meta (Fb, Instagram), Google, YouTube, X (Twitter), Telegram, TikTok, LINE, dan App Retailer. Meutya menegaskan bahwa strategi pemerintah tidak hanya membuat spesialisasi pembatasan akses, namun juga mengendalikan aliran dana melalui rekening yang mencurigakan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan sebanyak 23.604 rekening yang mencurigakan dari Komdigi. PPATK sementara itu sedang melakukan riset transaksi keuangan guna mengawasi aliran dana dan kemungkinan tindakan melawan hukum pencucian uang.
“Kami akan mengikuti laporan rekening yang mencurigakan ini dengan pemeriksaan menyeluruh. Tujuannya tidak hanya untuk membekukan, namun juga memutus aliran dana ilegal yang merusak sistem ekonomi,” ujar Ivan.
Ivan juga menyampaikan bahwa sebagian besar aktivitas perjudian bold dilakukan melalui pertukaran document dan dompet elektronik (e-wallet), yang kini menjadi perhatian utama dari berbagai lembaga pengawas.
Tindakan keras Komdigi dan PPATK hal itu dianggap sebagai langkah penting dalam membentuk ekosistem virtual yang lebih baik, aman, dan efisien bagi masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
