SEKITARKITA.id – Jalan Kepuh Kidul, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang baru diaspal kurang dari dua bulan, kini kembali rusak.
Kondisi tersebut memicu kemarahan warga yang menduga proyek pengaspalan dilakukan asal-asalan dan sarat penyimpangan anggaran.
Kerusakan terlihat jelas di sejumlah titik. Aspal tampak retak, mengelupas, hingga hancur, sehingga mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, khususnya warga Perumahan Permata dan Perumahan KPAD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah seorang warga, Asep, menyampaikan kekecewaannya terhadap kualitas pekerjaan yang dinilai jauh dari standar.
“Belum sampai dua bulan diaspal, sekarang sudah rusak lagi. Ini sebenarnya dikerjakan benar tidak? Ke mana pengawas proyek?” ujar Asep, Senin (19/2/2026).
Menurutnya, sejak tahap awal, pekerjaan seharusnya diawasi secara ketat, mulai dari penghamparan material, ketebalan aspal, hingga proses pemadatan. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan hasil yang sangat mengecewakan.
Dugaan Pengurangan Volume dan Mark-Up Anggaran
Asep juga menduga adanya pengurangan volume material dalam proyek tersebut.
“Kalau sesuai prosedur dan volumenya benar, tidak mungkin secepat ini rusak. Ini sepertinya ada pengurangan volume,” tegasnya.
Selain itu, warga mencurigai adanya praktik mark-up anggaran.
“Pekerjaannya tidak baik, cepat rusak, tapi anggarannya pasti tidak kecil. Kami menduga ada mark-up di proyek ini,” tambahnya.
Keluhan juga datang dari pengguna jalan. Aci (26), warga Sukamulya Padalarang, mengaku khawatir melintas di Jalan Kepuh Kidul, terutama malam hari.
“Padahal baru diaspal, sekarang sudah rusak lagi. Kalau malam takut jatuh karena banyak lubang. Saya sering lewat sini kalau ke pasar,” ujarnya.
Ia menyebut kondisi semakin berbahaya saat musim hujan karena lubang tertutup genangan air.
“Ini kan dari pajak masyarakat. Jangan asal bangun, harus sesuai teknis. Kalau musim hujan begini, sangat berbahaya,” tambahnya.
Atas kondisi tersebut, baik warga maupun pengendara mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, khususnya dinas terkait, untuk segera yurun langsung ke lokasi, melakukan audit teknis membuka spesifikasi pekerjaan, volume material, dan nilai anggaran proyek.
Warga menegaskan bahwa proyek infrastruktur tidak boleh dijadikan ladang kepentingan, sementara masyarakat menanggung akibat dari pekerjaan yang buruk dan diduga menyimpang.
Jika tidak ada penjelasan resmi dan langkah tegas dari pemerintah, warga berencana melaporkan kasus ini kepada aparat pengawas dan penegak hukum.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Desa Padalarang belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi redaksi SEKITARKITA.id melalui sambungan seluler
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
