SEKITARKITA.id – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Asep Dedi, menegaskan pentingnya konsolidasi internal partai dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Asep dalam Rapat Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Sekretariat DPC PKB, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Minggu (15/2/2026).
Dalam forum itu, Asep menekankan bahwa pengawasan politik harus dilakukan secara konsisten, terstruktur, dan berkelanjutan agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan transparan serta berpihak kepada kepentingan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami percaya pengawasan yang ketat dan kolaborasi yang erat akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat,” ujar Asep saat dihubungi wartawan, Senin (16/2/2026).
Menurutnya, keterlibatan kader dan masyarakat menjadi elemen penting dalam memperkuat kontrol terhadap implementasi kebijakan, khususnya dalam penggunaan anggaran tahun berjalan.
Asep menilai, partisipasi publik dapat memperluas jangkauan pengawasan sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Partisipasi publik dinilai dapat memperluas pengawasan sekaligus meningkatkan akuntabilitas kebijakan pemerintah,” katanya.
Selain agenda pengawasan, rapat tersebut juga dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat soliditas dan konsolidasi organisasi PKB KBB.
Komitmen Kawal Kebijakan Daerah
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran kader dan masyarakat yang turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.
“Terima kasih atas semangat seluruh kader dan masyarakat yang hadir. Mari terus kawal pembangunan Bandung Barat tercinta,” ungkapnya.
Lebih jauh, Asep menyebut kegiatan ini sebagai penegasan peran politik PKB dalam mengawal arah kebijakan daerah. Namun, efektivitas fungsi pengawasan tidak boleh berhenti pada forum diskusi semata.
“Ke depan, konsistensi tindak lanjut, transparansi pemantauan program, serta keberanian menyampaikan evaluasi terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada warga menjadi faktor penentu,” tuturnya.
PKB KBB, lanjut Asep, akan terus menyerukan komitmen kepada seluruh kader untuk menjalankan mandat politik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
“Amanah rakyat, pengabdian kita,” tandasnya.
Dengan agenda ini, PKB KBB berharap fungsi pengawasan dapat berjalan optimal demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
Editor : Abdul Kholilulloh
