SEKITARKITA.id– Suasana audiensi antara puluhan massa yang tergabung dalam Barisan Ormas, OKP, LSM, dan Mahasiswa (BOOMS) dengan DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) sempat memanas hingga terjadi walk out.
Namun, akhirnya para pimpinan DPRD KBB hadir untuk menampung aspirasi masyarakat sekitar pukul 13.20 WIB.
Awalnya, audiensi yang digelar di Gedung DPRD KBB, Rabu (3/9/2025) hanya dihadiri Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi. Hal itu memicu kekecewaan massa hingga sempat meninggalkan forum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun pada pukul 13.20 WIB, Wakil Ketua DPRD KBB Asep Dedi dan Wakil Ketua DPRD KBB Pipih Supriyati turut hadir, disusul pimpinan lainnya untuk berdialog langsung.
Turut hadir pula Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adi Putra, perwakilan Dandim 0609/Cimahi, Danramil Padalarang, serta jajaran Polsek Padalarang untuk memastikan jalannya audiensi berlangsung kondusif.
DPRD KBB Soroti APBD Rp3,4 Triliun dan Nasib Honorer
Wakil Ketua DPRD KBB, Asep Dedi, menegaskan pentingnya transparansi dan keberpihakan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp3,4 triliun.
“APBD Rp3,4 triliun ini harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai salah arah. Termasuk soal gaji honorer, kita harus kritisi bersama agar anggaran benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Asep juga menyampaikan apresiasi terhadap BOOMS yang telah menjaga kondusivitas Bandung Barat. Menurutnya, aspirasi rakyat hanya bisa diperjuangkan dengan baik jika suasana daerah tetap aman dan harmonis.
“Terima kasih sudah ikut menjaga kondusivitas di KBB. Ini apresiasi untuk teman-teman semua. Bandung Barat harus tetap kondusif, tapi kita juga punya PR besar memastikan kebijakan daerah sesuai kebutuhan rakyat,” tambahnya.
Isi Pernyataan Sikap Bersama DPRD KBB dan BOOMS
Dalam audiensi tersebut, DPRD KBB bersama BOOMS menandatangani pernyataan sikap bersama yang memuat sepuluh poin komitmen, di antaranya:
1. Menciptakan Bandung Barat yang kondusif dan harmonis.
2. Menjaga keamanan, ketertiban umum, dan masyarakat bersama aparat.
3. Mengutamakan musyawarah mufakat demi kepentingan rakyat.
4. Tidak mudah terprovokasi pihak luar.
5. Tidak melakukan tindakan provokatif atau anarkis.
6. Tidak menyebarkan hoaks atau informasi palsu.
7. Mendesak pemerintah pusat dan DPR-RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
8. Mempercepat reformasi birokrasi di KBB.
9. Mengedepankan struktur APBD yang pro-rakyat.
10. Menjadi garda terdepan menjaga kondusivitas Kabupaten Bandung Barat.
Kesepakatan tersebut menjadi komitmen bersama antara DPRD KBB, aparat keamanan, dan elemen masyarakat sipil untuk memastikan pembangunan serta kebijakan daerah benar-benar berpihak kepada rakyat.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
