SEKITAKITA.id — BOOMS KBB (Barisan Ormas, OKP, Mahasiswa, dan LSM Kabupaten Bandung Barat) kembali menyoroti kebijakan strategis pemerintah terkait pembangunan daerah.
Mulai dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga mendesak evaluasi Perda pengelolaan air dan PDAM Tirta Raharja.
Direktur Divisi Kajian BOOMS KBB, Dendi, menilai program MBG merupakan peluang besar bagi desa-desa di Bandung Barat untuk memperkuat kedaulatan pangan dan membuka lapangan kerja lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mendorong agar program MBG diperkuat melalui Peraturan Daerah (Perda) dan dimasukkan ke dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat.
“Jika bahan baku MBG bisa dipenuhi oleh desa-desa di KBB, kita membangun kedaulatan pangan sekaligus membuka lapangan kerja. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo,” ujarnya, Jumat 10 Oktober 2025.
Dendi juga menyoroti belum adanya kajian resmi Pemkab Bandung Barat terkait dampak Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) terhadap sektor pariwisata.
Menurutnya, munculnya travel luar kota yang dikelola driver lokal dan tokoh masyarakat seperti Kang Dedi Sugiana (Tongky) menunjukkan geliat ekonomi wisata yang nyata.
“Para driver bahkan sudah memiliki rest area di kawasan Talang. Ini bukti geliat wisata sudah hidup, tinggal bagaimana Pemkab menangkapnya dan menyusun buku menu wisata KBB,” tegasnya.
BOOMS KBB juga menyoroti potensi sumber daya air di Bandung Barat yang belum menjadi kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal air digunakan oleh PDAM Tirta Raharja, perusahaan swasta, hingga sektor komersial.
Dendi mendorong lahirnya Perda pengelolaan air yang profesional melalui BUMD yang sehat dan akuntabel.
“Air adalah aset strategis. Kita harus pastikan penggunaannya memberi nilai tambah bagi PAD KBB dan tidak lagi bocor ke luar,” tegasnya.
Desak Evaluasi Perda dan Pengalihan Pelanggan PDAM Tirta Raharja
BOOMS KBB mendorong agar PDAM Dibawa Mukti diberi kewenangan penuh dalam pengelolaan air di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
Salah satu opsi adalah profit sharing atau kesepahaman baru terkait 110 ribu pelanggan PDAM Tirta Raharja di wilayah layanan 4, yang menurut regulasi seharusnya diserahkan ke KBB sejak 18 tahun lalu.
Sebagai gerakan moral, BOOMS KBB terus membangun kesadaran kolektif masyarakat, ASN, dan DPRD tentang pentingnya kedaulatan fiskal sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dalam berbagai forum diskusi, BOOMS KBB menilai posisi fiskal KBB masih tersandera kabupaten induk dan minim keberanian legislatif dalam mengawal isu strategis fiskal.
Bahkan muncul dugaan konsensus tertutup antara oknum DPRD dan BUMD di ruang-ruang privat.
Sementara itu, Tokoh BOOMS KBB, Didin Kopral, menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar kritik, tetapi ajakan membangun kesadaran fiskal secara menyeluruh.
“Kami ingin mendorong pemerintahan yang amanah, ASN yang solid, dan masyarakat yang optimis. Ini bukan gerakan oposisi, tapi gerakan moral untuk membangun,” katanya.
Ia juga mengapresiasi keberanian Korp KNPI KBB dan kolaborasi dengan jurnalis lokal dalam mengawal transparansi pemerintahan.
Disisi lain, Ketua Forkom KBB, Boy, menegaskan bahwa wilayah selatan Bandung Barat memiliki potensi wisata luar biasa.
“Pertanian, wisata alam, kuliner, hingga olahraga bisa jadi paket wisata unggulan. Bahkan bisa ditawarkan langsung di bilik layanan terminal kereta cepat,” ujarnya.
Gerakan moral BOOMS KBB menegaskan bahwa pembangunan fiskal bukan hanya soal angka, tetapi tentang keberanian melihat potensi, membangun sistem yang adil, dan memastikan setiap jengkal tanah serta tetes air memberi manfaat bagi rakyat.
“BOOMS KBB siap menjadi mitra kritis sekaligus kolaboratif untuk mendorong, kedaulatan fiskal, kemandirian daerah, penguatan program MBG, evaluasi Perda pengelolaan air, optimisme pembangunan Bandung Barat,” tandasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
