[ad_1]
KBB, SekitarKita.id– Pada Selasa, 22 Oktober 2024, Koalisi 6 Serikat Pekerja Bandung Barat (KBB) kembali mendatangi Kantor Bawaslu KBB di Kompleks Permata Cimahi.
Ratusan buruh mengikuti aksi unjuk rasa ini, menuntut tindakan tegas atas dugaan keterlibatan oknum ASN dan aparat desa dalam politik praktis pada Pilkada KBB 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi ini dimulai dari audiensi yang dilakukan pada Sabtu, 19 Oktober 2024, di mana 209 buruh mempertanyakan langkah Bawaslu keterkaitan dugaan pelanggaran tersebut.
Buruh menilai Bawaslu KBB tidak efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemilu.
Buruh Prihatin atas Dugaan Keterlibatan Aparat dalam Politik
Koordinator Koalisi 6 Serikat Pekerja KBB, Dede Rahmat, mengungkapkan keprihatinan atas banyaknya pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan aparat desa dan ASN dalam politik praktis.
Menurut Dede, mencapai kini belum ada langkah nyata dari Bawaslu untuk menangani masalah ini, meski demikian isu tersebut telah ramai di media massa.
“Ramainya pemberitaan soal dugaan keterlibatan aparat desa dan ASN dalam politik praktis membuat kami prihatin. Kami ingin tahu, sepanjang mana tindak lanjut dari Bawaslu,” tutur Dede.
Desakan kepada Bawaslu untuk Proaktif
Dede mendesak Bawaslu KBB agar tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat.
Ia menuntut agar Bawaslu lebih proaktif dalam menangani dugaan pelanggaran, terutama yang sudah viral di media sosial dan media massa.
“Andai Bawaslu terus diam, mereka hanya seperti macan ompong. Kami tak segan memberi rapor merah andai mereka tak secepatnya bertindak,” tegasnya.
Buruh Desak Libur Pemilu Dipatuhi Perusahaan
Selain soal keterlibatan ASN dan aparat desa, Koalisi 6 Serikat Pekerja juga menyampaikan pelanggaran lain, yakni perusahaan yang tidak meliburkan pekerjanya pada hari pencoblosan.
[ad_2]
Source link








