Ringkasan Berita:
- Persaingan harga dalam industri web nasional dinilai mulai mengorbankan aspek keamanan dan kedaulatan virtual.
- Praktik “harga murah” antarpenyelenggara layanan web tanpa adanya aturan yang jelas bisa menghasilkan lingkungan bisnis yang tidak sehat serta melemahkan sistem perlindungan knowledge nasional.
AdinJava, MAKASSAR-Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Asosiasi Penyelenggara Jasa Web Indonesia (APJII) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Abdul Malik, menyampaikan kekhawatiran terhadap tren persaingan harga dalam industri web nasional yang dinilainya mulai mengabaikan aspek keamanan dan kedaulatan virtual.
Menurutnya, kecenderungan masyarakat serta beberapa penyedia layanan web yang menganggap harga murah sebagai tolok ukur utama justru berpotensi mengurangi kualitas dan keamanan jaringan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Biaya memang penting, namun bukan segalanya. Andai semua hanya memperhatikan harga murah, kualitas dan keamanan dapat terabaikan,” ujar Malik, Minggu (9/11/2025).
Ia menilai, tindakan “harga murah” antarpenyelenggara layanan web tanpa aturan yang jelas bisa menghasilkan lingkungan bisnis yang tidak sehat serta melemahkan sistem keamanan knowledge nasional.
“Kita memerlukan aturan yang jelas agar tidak lagi terjadi persaingan harga yang mengorbankan kualitas. Web bukan hanya tentang kecepatan dan murah, namun juga harus segera aman dan mandiri,” tegasnya.
Kekhawatiran terhadap Keamanan Knowledge dan Kedaulatan Virtual
Abdul Malik mengungkapkan, keamanan siber perlu diutamakan seiring dengan semakin meningkatnya rutinitas virtual yang dilakukan masyarakat.
Ia memberikan contoh, masuknya layanan satelit global seperti Starlink perlu diimbangi dengan aturan agar keamanan knowledge pengguna di Indonesia tetap berada dalam pengawasan nasional.
“Andai semua gateway dan server berada di negara lain, kita kehilangan otonomi virtual. Ini bukan soal harga, melainkan masalah pengendalian dan keamanan negara,” ungkapnya.
Sebelumnya, APJII Sulampua juga telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar mengenai penguatan infrastruktur serta keamanan knowledge web di tingkat daerah.
Tindakan ini, menurut Malik, merupakan bagian dari usaha untuk menciptakan kesadaran bersama bahwa keamanan siber adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab penyedia layanan.
Abdul Malik mengakui, persaingan harga dalam industri web lokal tidak bisa dihindari akibat banyaknya penyedia layanan di Indonesia, termasuk di kawasan Timur.
Tetapi, ia menekankan betapa pentingnya keseimbangan antara harga yang terjangkau dan investasi dalam keamanan jaringan.
“Kita tidak menentang harga yang murah. Tetapi andai terlalu dipaksa tanpa memperhatikan kualitas jaringan dan keamanan knowledge, masyarakat tetap menjadi penderita,” katanya.
Ia mengungkapkan, APJII Sulampua terus mendorong penyelenggara layanan web untuk mengadopsi sistem perlindungan aktif seperti honeypot dan pengawasan lalu lintas agar mengurangi risiko serangan siber, khususnya menjelang momen penting seperti pemilu atau perayaan besar.
Pada kesempatan tersebut, Malik juga mengajak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap layanan web yang melintasi batas negara dan memastikan perusahaan asing menuruti aturan nasional.
Selain itu, ia meminta masyarakat untuk tidak hanya mengevaluasi layanan web berdasarkan harga.
“Keharusan masyarakat untuk dapat menyadari bahwa layanan yang minim lebih mahal tetapi aman dan stabil justru lebih sangat beruntung dalam jangka panjang,” ungkapnya.
Menurutnya, dalam perjalanan perkembangan virtual yang pesat dan munculnya penyedia layanan asing, keamanan knowledge serta kedaulatan siber Indonesia tidak boleh menjadi penderita dari persaingan harga yang murah.
Pernyataan Abdul Malik memperkuat posisi APJII sebagai mitra penting pemerintah dalam menjaga lingkungan web yang sehat, aman, dan adil.
Harga web yang murah, menurutnya, perlu disertai dengan tanggung jawab terhadap keamanan dan mutu layanan.
“Kami menginginkan web yang bersifat inklusif dan terjangkau, namun juga aman serta mempunyai kedaulatan. Jangan mencapai murah, tetapi justru mengorbankan masa depan virtual bangsa,” tutupnya.(*)
