Bandung Barat, SekitarKita.id – Pedagang pasar kios Tagog Padalarang keluhkan adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada tepat di sekitaran depan pasar, yang semakin hari terus bertambah jumlahnya, dan belum mendapatkan perhatian dari Pemerintah.
Selain mengurangi penghasilan seluruh penjualan para pedagang yang berada dalam kios pasar utama, juga dianggap banyak mengganggu lalu lintas hingga selalu nampak kemacetan pada akses jalan itu.
Keluhan itu disampaikan langsung Endang Ruhiat Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Tagog Padalarang (P3TP) didampingi sekretarisnya Asep Burhanudin, yang menyampaikan secara langsung kepada SekitarKita di ruang kerjanya, Sabtu, (4/5/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mewakili para pedagang memang jelas sangat keberatan dengan keberadaan PKL yang ada di depan itu, karena pastinya seluruh pendapatan pedagang kios di sini menjadi drastis menurun sehingga tidak sedikit pemilik kios yang akhirnya menjual kiosnya lagi karena kurang pembeli,” Tutur Endang.
Endang Ruhiat juga merasa kecewa karena sudah dua kali mengirimkan surat ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat untuk solusi penertiban PKL ini, namun sampai saat ini belum pernah ada tanggapan sama sekali.
Dari kondisi ini hari ke hari para pedagang PKL kini semakin bertambah jumlahnya yang pastinya menjadi tampilan tata kota yang tidak menarik lagi bagi wajah pusat kota Padalarang itu.
“Waktu dulu, tujuan pembangunan pasar ini disepakati untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang sangat mengganggu lalu lintas sampai jadi macet tiap hari, apalagi ini ada di ruas jalan nasional, yang dipandang kumuh, setelah sudah dibangun ehh Kaki lima malah tambah banyak, berarti sama aja bohong dong,” paparnya kembali.
Endang memaparkan, bahwa Ia bersama para pengurus paguyuban lainnya pernah mengirimkan surat ke DPRD, dan langsung mendapatkan kesempatan audensi dari DPRD KBB yang dihadiri juga oleh Instansi DISHUB, Satpol PP, dan juga Dinas Lingkungan Hidup, namun sampai saat ini tetap masih belum ada realisasinya.
“Kami sudah pernah kirim surat dua kali untuk audensi ke Pemda KBB tapi sama sekali belum ada panggilan untuk pertemuan dan solusi, kemudian kita lanjut kirimkan surat ke DPRD KBB kita langsung Audensi didampingi beberapa instansi Pemda, namun tetap saja penertiban PKL hingga kini tidak ada realisasinya,” jelas Endang kembali.
Pada kesempatan lain, Endang dan para pengurus lainnya dapat bertemu langsung dengan Pj Bupati Arsan latif saat meninjau harga sembako saat jelang Ramadhan beberapa bulan yang lalu, dan menyampaikan terkait keluhan adanya PKL tersebut.
“Kebetulan kita dapat bertemu langsung sama Pak PJ Arsan, dan beliau berjanji untuk dapat melakukan proses penertiban PKL setelah usai Lebaran ini, tapi sampai sekarang masih belum ada realisasi juga,” paparnya.
Dari hal tersebut, pihak paguyuban pasar dan juga para pedagang menjadi tanpa arah dan kebingungan untuk mencari solusi ini, karena hal tersebut yang menjadi tanggung jawab Pemda KBB belum juga memberikan realisasi penertiban itu.
Endang dan pengurus lainnya juga sangat mengeluhkan sejak adanya kepemimpinan Satpol PP KBB baru ini belum pernah memberikan solusi dalam hal penertiban PKL di pasar Tagog.
“Kalau dulu Kasatpol PP nya pas Asep Sehabudin untuk soal PKL selalu ada penertiban dan kami merasa dapat perlindungan, tapi sejak ganti Kasatpol PP baru malah tambah amburadul penataan kota jadi tidak enak dipandang,” pungkas Endang.
Hingga berita ini ditayangkan, Redaksi sudah menghubungi Pj Bupati Arsan Latif namun belum memberikan jawaban terkait janji penertiban PKL yang dijanjikan oleh Paguyuban pedagang ini.***
