SEKITAR KITA .id – Enam gabungan serikat pekerja/buruh dari Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Jalan Ruby Raya, Kampung Cijerah, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, pada Sabtu (19/10/2024 ).
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari rencana unjuk rasa semula yang dijadwalkan pada Selasa (22/10/2024). Namun, aksi besar tersebut kemungkinan akan mengalami perubahan rencana dari jadwal yang ditentukan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, perwakilan serikat buruh tiba pada pukul 13.20 WIB dan langsung disambut oleh Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasrul Falah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kunjungan ini berakhir dengan kekecewaan buruh buruh terhadap pemilu terkait surat pemberitahuan aksi unjuk rasa nomor 028/B/SP, SB/X/2024 yang ditembuskan ke beberapa pihak seperti Bupati, DPRD, KPU, dan Kesbangpol Bandung Barat.
Dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, serikat buruh menyatakan bahwa aksi unjuk rasa tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 09 Tahun 1998, dan direncanakan berlangsung pada pukul 08.00 WIB.
Rencananya, aksi ini akan diikuti oleh long march dari beberapa titik, seperti Batujajar, Cimareme, hingga ke kantor Bawaslu KBB di Kompleks Permata.
Koordinator Koalisi Enam Serikat Bandung Barat, Dede Rahmat, menyatakan bahwa mereka diundang oleh Bawaslu KBB untuk berdiskusi terkait dugaan pelanggaran pemilu oleh salah satu pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Bandung Barat.
Namun Dede mengungkapkan kekecewaannya karena hasil pertemuan dengan Bawaslu dinilai belum memuaskan.
“Kami tidak puas dengan penjelasan yang diberikan. Bawaslu masih menggali informasi dan bukti terkait dugaan kejadian tersebut, sementara kami memerlukan tindakan yang lebih konkrit. Bawaslu seharusnya bergerak lebih cepat tanpa menunggu laporan dari masyarakat,” ujar Dede.
Selain itu, Dede juga mengingatkan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran karena khawatir terhadap intimidasi dan ancaman.
“Kami di sini berpengalaman kalau melaporkan akan seperti apa, ketika pelapor itu akan banyak ancaman-ancaman dan intimidasi terhadap warga (pelapor),” tuturnya kembali.
Ia berharap Bawaslu dapat bekerja lebih proaktif dan mengusut tuntas dugaan pelanggaran tersebut.
“Kami berharap, Bawaslu kan memiliki pengawas di tingkat desa dan kecamatan jika ini dianggap hanya isu yang sangat miris, media-media yang memberitakan tidak mungkin memberitakan berita tanpa bukti yang valid atau pasti,” jelasnya.
“Kami juga berdiskusi dengan rekan-rekan, media-media ini bukan berita hoak, media mereka yang terpercaya sebelum berita itu diterbitkan sudah ada konfirmasi dan fakta-fakta atau keterangan sebelum di muat di publik, hari ini kami meminta ketegasan itu dan kami akan berdiskusi kembali dengan 6 serikat pekerja apakah aksi akan dilanjutkan atau tidak,” sambungnya.
Kedepannya, serikat pekerja buruh akan berdiskusi lebih lanjut apakah aksi unjuk rasa akan terus dilanjutkan atau ditunda sesuai perkembangan informasi dari Bawaslu.
Sementara itu, Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasrul Falah mengatakan, telah melakukan diskusi dengan rekan-rekan buruh Bandung Barat membahas berita terkait yang sedang ramai di publik dugaan pelanggaran Pilkada 2024.
“Tadi membahas tentang banyaknya dugaan kejadian salah satu Paslon, kami juga sosialisasikan ada hal-hal yang harus bisa dipahami bersama terkait regulasi,” kata Riza.
Riza pun berterima kasih kepada rekan-rekan pekerja serikat sudah mengingatkan tugas kerja Bawaslu KBB sebagai pengawas pemilu.
“Terkait aksi UNRAS, Bawaslu KBB sangat terbuka kepada siapapun baik masyarakat yang ingin menyuarakan keluhan atau aspirasi terkait Pilkada ini, hak setiap warga negara dapat menjelaskan di muka umum,” sambung Riza.
Adapun dugaan pelanggaran yang menjadi fokus buruh pada pertemuan itu, Riza menjelaskan bahwa penundaan masih dalam tahap penelusuran guna mengumpulkan bukti dan saksi.
“Kami terus menggali informasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Panwascam dan DPMD KBB. Salah satu temuan terkait akun media sosial anonim di Desa Baranangsiang sudah kami tindak lanjuti,” ujarnya.
“Tadi juga membahas bagaimana alangkah baik kita diskusi agar keresahan ini terjawab, dan kami pun tidak bisa memaksa masyarakat untuk menyuarakan suara ini bagi kamu hal yang lumrah (wajar) dalam demokrasi,” sambungnya.
Riza menambahkan, Bawaslu juga sedang mendiskusikan dugaan pelanggaran terkait klaim program bantuan sosial (Bansos) berupa pembagian beras Bulog yang disisipi poster Paslon Nomor Urut 2 Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail.
Kemudian beredarnya Draft Kontrak Politik dari Paslon tersebut, serta pengondisian 140 Kepala Desa se-KBB di kawasan Lembang. Namun masih menunggu laporan dari masyarakat untuk memproses lebih lanjut.
Pertemuan antara buruh dan Bawaslu KBB ini diharapkan dapat menjadi jembatan informasi terkait dugaan pelanggaran pemilu, sekaligus memperkuat pengawasan di tingkat desa dan kecamatan jelang Pilkada 2024.
“Keresahan masyarakat juga menjadi keresahan Bawaslu dimana kami ingin mengungkap apakah ini benar atau tidak kami masih menunggu laporan masyarakat untuk mempermudah temuan pelanggaran, mudah-mudahan kedepan dengan adanya pertemuan serikat buruh ini bisa mentransfer informasi bisa menjadi embrio yang memang ada dugaan pelanggaran di wilayah masing-masing untuk segera melapor,” tandasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
