SEKITARKITA.id – Penetapan mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (Kadinkes KBB), Eisenhower Sitanggang, sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan mobil laboratorium Covid-19, menyita perhatian publik. Namun, Kepala Dinas Kesehatan KBB saat ini, dr. H. Ridwan Abdullah Putra, memastikan bahwa pelayanan kesehatan di KBB tetap berjalan normal dan tidak terganggu.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan, Jumat (18/7/2025), dr. Ridwan menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh proses hukum yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bale Bandung dan akan bersikap kooperatif.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
dr. Ridwan menjelaskan bahwa unit mobil caravan laboratorium yang menjadi objek perkara saat ini masih berstatus sebagai barang bukti dan berada di bawah kewenangan Kejaksaan. Pemerintah daerah belum dapat mengambil keputusan terkait kelanjutan pemanfaatan unit tersebut.
“Kami akan menunggu proses hukum hingga ada keputusan inkracht sebelum melakukan tindak lanjut atas kendaraan tersebut,” tambahnya.
Unit caravan tersebut, yang pada saat pengadaan memiliki nilai lebih dari Rp1 miliar, dirancang sebagai laboratorium kesehatan bergerak untuk mendukung penanganan pandemi. Namun, sejak proyek dinyatakan bermasalah, unit tersebut tidak pernah digunakan secara optimal dan kini mangkrak di halaman Dinkes KBB.
Perbaikan Sistem: Dinkes Umumkan Lima Langkah Strategis
Menanggapi kasus tersebut, dr. Ridwan mengumumkan lima langkah strategis Dinas Kesehatan KBB untuk mencegah penyimpangan di masa mendatang:
1. Perencanaan kebutuhan berbasis data lapangan
2. Keterlibatan tim verifikasi teknis dalam setiap pengadaan
3. Transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengadaan
4. Penguatan sistem pengawasan internal
5.Sinergi aktif dengan Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH)
“Langkah-langkah ini merupakan komitmen kami untuk memastikan anggaran publik digunakan secara tepat dan bertanggung jawab,” tegas Ridwan.
Dinkes KBB juga memastikan bahwa salah satu tersangka yang masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan RSUD KBB akan dinonaktifkan sementara sesuai aturan yang berlaku.
“Ini penting untuk menjaga netralitas birokrasi dan mendukung proses hukum berjalan lancar,” kata Ridwan.
Di akhir keterangannya, dr. Ridwan mengajak semua pihak untuk tetap mendukung reformasi birokrasi dan penegakan integritas di lingkungan Dinas Kesehatan KBB.
“Kami berterima kasih atas dukungan dan perhatian masyarakat serta media. Ini menjadi semangat kami untuk terus melakukan perbaikan,” tutup Ridwan.
Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menetapkan tiga tersangka dalam kasus korupsi pengadaan caravan lab senilai Rp6,07 miliar. Mereka adalah:
Eisenhower Sitanggang– Mantan Kepala Dinkes KBB
Ridwan Daomara Silitonga– Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Cristian Gunawan– Direktur PT Multi Artha Sehati, penyedia caravan lab
Menurut Kejari, proyek tersebut tidak memiliki dokumen perencanaan sah seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Bahkan proses pemeriksaan teknis oleh PPHP tidak pernah dilakukan secara menyeluruh.
Audit BPKP Jawa Barat menyebut negara dirugikan hingga Rp3,07 miliar, dan proyek dinilai membahayakan jika unit digunakan tanpa sertifikasi resmi seperti SKRB dan SRUT.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : rilis
