SEKITARKITA.id – Momen tak biasa terjadi di tengah aksi unjuk rasa (unras) buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Senin (27/4/2026).
Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, terlihat turun langsung ke lapangan hingga ikut bergerak bersama massa aksi menggunakan sepeda motor menuju Gedung DPRD KBB.
Aksi tersebut digelar oleh ratusan hingga ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K SPSI) Kabupaten Bandung Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka menyuarakan berbagai tuntutan terkait kesejahteraan pekerja dan kondisi ketenagakerjaan yang dinilai semakin memprihatinkan.
Usai menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30, Asep Ismail langsung menyambut kedatangan massa buruh.
Ia tampak mengenakan kemeja putih dan didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja KBB, Yopi Iskandar, serta perwakilan Badan Kesbangpol.
Di tengah kerumunan, Asep berdiri mendengarkan orasi yang disampaikan koordinator aksi, Kiky Saputra, dari atas mobil komando.
Ia menyimak secara langsung berbagai keluhan buruh, mulai dari tuntutan peningkatan kesejahteraan hingga desakan pembukaan lapangan kerja.
Dalam orasi tersebut, massa juga menyinggung janji pemerintah pusat terkait penciptaan lapangan kerja, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tak berselang lama, sekitar 20 menit kemudian, Asep Ismail bersama massa aksi bergerak menuju Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan sepeda motor.
Momen ini menjadi perhatian karena menunjukkan pendekatan langsung pemerintah daerah terhadap aspirasi buruh.
Dalam aksi tersebut, buruh membawa berbagai spanduk berisi kritik terhadap kebijakan ketenagakerjaan.
Mereka menuntut penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK), penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing, serta penolakan terhadap aturan pajak progresif JHT BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja.
Selain itu, massa aksi juga mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terkait penggunaan cukai gula, garam, dan lemak pada industri makanan dan minuman.
Mereka juga menolak impor barang jadi, khususnya produk tekstil dan garmen, yang dianggap melemahkan industri dalam negeri.
Aksi unjuk rasa tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Muhammad Mahdi, bersama Wakil Bupati Asep Ismail dan jajaran Sekretariat DPRD.
Dalam orasinya, Kiky Saputra juga menyoroti dugaan praktik “perbudakan modern” di sektor ketenagakerjaan.
Ia mengungkap adanya perusahaan yang merekrut pekerja melalui yayasan, namun memberikan upah di bawah standar upah minimum kabupaten (UMK).
“Perusahaan membayar sesuai UMK ke yayasan, tapi pekerja menerima di bawah UMK. Ini bentuk ketidakadilan yang harus segera ditindak,” tegasnya.
Aksi buruh di Bandung Barat ini menjadi sorotan publik, terutama karena berlangsung bertepatan dengan momentum Hari Otonomi Daerah, yang seharusnya menjadi refleksi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk para pekerja.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
