SEKITARKITA.id- Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (DPC IPHI) 1987 Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyoroti kesenjangan akses bantuan hukum yang masih dialami masyarakat, terutama di wilayah pelosok.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua DPC IPHI 1987 KBB, Fuad Abdillah, S.H., CTL, dalam forum Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja DPD dan DPC IPHI 1987 se-Jawa Barat yang digelar di Hotel The Newton, Bandung, Sabtu (26/7/2025).
Fuad menyampaikan keprihatinannya atas minimnya organisasi advokat yang kuat dan terstruktur di wilayah KBB. Menurutnya, hal ini menyebabkan fragmentasi dalam layanan hukum yang pada akhirnya menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum yang profesional, adil, dan mudah diakses.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Masih banyak masyarakat Kabupaten Bandung Barat, khususnya di pelosok, yang tidak memiliki akses memadai terhadap edukasi dan informasi hukum,” ujar Fuad di hadapan Ketua Umum DPP IPHI 1987 Sahala Siahaan, S.H., dan jajaran petinggi IPHI lainnya.
Dalam paparannya, Fuad yang juga pendiri DPP LBH CHADAS menegaskan pentingnya penerapan standar etika dan profesionalisme dalam praktik advokat untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap profesi hukum.
Tak hanya itu, DPC IPHI 1987 KBB juga memetakan berbagai persoalan hukum kompleks di wilayah KBB. Berdasarkan data lapangan.
“Sejumlah isu yang mendesak untuk ditangani antara lain, sengketa tanah dan properti, permasalahan lingkungan hidup, peningkatan kasus pidana umum, konflik keluarga dan warisan, isu perlindungan konsumen, masalah ketenagakerjaan di sektor industri,” ujar pria ciri khas rambut gondrong berkaca mata itu.
Menanggapi persoalan tersebut, DPC IPHI KBB menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah membentuk jaringan advokat yang terstandarisasi guna menyediakan layanan hukum gratis (pro bono) maupun komersial yang lebih inklusif dan terjangkau.
“Kami siap bermitra dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Melalui visi ‘Menuju Organisasi Advokat Berkualitas di KBB’, kami siap menjalankan program kerja DPC IPHI KBB untuk periode 2025–2026 secara profesional dan terukur,” tegas Fuad.
Sebagai informasi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IPHI 1987 memberikan apresiasi tinggi kepada DPD IPHI 1987 Jawa Barat atas kesuksesan penyelenggaraan Rakor Program Kerja DPD dan DPC se-Jawa Barat.
Rakor ini mengusung tema “Membangun Sinergi Antar Pengurus DPD dan DPC dalam Meningkatkan Kerja Organisasi Advokat yang Profesional”.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum DPP IPHI 1987 Sahala Siahaan, S.H., Sekjen DPP IPHI 1987 Zakirudin Chaniago, S.H., M.H., Wakil Ketua Umum DPP IPHI 1987 Maria Salikin, S.H., Ketua DPD IPHI 1987 Jabar H. Tommy Hendra Kusuma, S.H., Sekretaris DPD IPHI 1987 Jabar Drs. Gatot Nirboyo, S.H., Bendahara DPD IPHI 1987 Dewi Hyrawati, S.H., serta seluruh Ketua DPC IPHI 1987 se-Jawa Barat.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
