Demonstrasi Damai, Para Bos Serikat Buruh Ingatkan Pejabat RI Stop Flexing di Tengah PHK Massal

SEKITARKITA.id – Presiden RI, Prabowo Subianto menerima pimpinan sejumlah serikat pekerja di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Pertemuan tersebut membahas dinamika aksi demonstrasi buruh, RUU Perampasan Aset, hingga RUU Ketenagakerjaan yang menjadi tuntutan pekerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menegaskan bahwa serikat buruh mendukung demonstrasi damai dan menolak aksi anarkis.

“Kami berada di bawah presiden dan yang pasti kami mendukung demonstrasi damai. Tetapi kami tegaskan, kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia,” ujar Andi Gani di Istana Negara.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo berkomitmen untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset dan mendorong agar RUU Ketenagakerjaan segera masuk agenda parlemen.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi demonstrasi buruh merupakan hak konstitusional yang tidak bisa dilarang.

Ia juga mengingatkan para pejabat agar tidak mempertontonkan gaya hidup mewah di tengah kondisi rakyat yang sulit akibat PHK massal.

“Kebiasaan flexing anggota DPR harus diperhatikan, supaya tidak melukai hati rakyat di tengah kondisi PHK massal dan outsourcing yang merajalela,” kata Said Iqbal.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Ketua DPR Puan Maharani, para serikat buruh menyampaikan sejumlah usulan kebijakan, antara lain:

-Pengesahan RUU Perampasan Aset yang tertunda puluhan tahun.

-Percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan.

-Penghapusan pajak atas THR, pesangon, dan JHT.

-Kenaikan PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta per bulan.

-Penghapusan potongan tarif ojek online sebesar 10 persen.

-Perancangan ulang sistem pemilu dan reformasi pajak.

Respons Cepat Presiden Prabowo

Menurut Said Iqbal, Presiden Prabowo merespons cepat aspirasi buruh, meski menegaskan bahwa pembahasan regulasi tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan harus bersama DPR dan partai politik.

“RUU Perampasan Aset sudah hampir puluhan tahun tertunda, dan beliau tadi menyampaikan respons yang sangat cepat. Tapi beliau juga bilang, tidak bisa sendirian, harus bersama DPR dan partai politik,” jelas Said.

Editor : Abdul Kholilulloh

Sumber Berita : YouTube Sekretariat Presiden