SEKITARKITA.id – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Nyumarno, mendapatkan banyak aspirasi dari masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) VII saat menggelar Reses Tahun Sidang I Masa Sidang III Tahun 2025.
Acara berlangsung di Aula Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (6/9/2025).
“Reses ini kesempatan bagi saya untuk bertemu langsung dengan masyarakat, mendengarkan keluhan serta harapan terkait pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan isu lainnya,” ujar Nyumarno, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam reses tersebut, masyarakat Dapil VII yang meliputi Kecamatan Cikarang Utara, Cikarang Timur, dan Cikarang Selatan, menyampaikan sejumlah aspirasi.
“Diantaranya, pendidikan soal aturan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SD Negeri dan SMP Negeri yang dinilai sering berubah setiap tahun, terutama terkait jalur zonasi,” jelasnya.
Kemudian, kata dia, Infrastruktur fisik, perbaikan jalan lingkungan (jaling), drainase, sarana olahraga, serta pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU).
“Lalu soal lingkungan hidup, penanggulangan sampah rumah tangga, termasuk usulan pengadaan incinerator di setiap RW. Kesejahteraan masyarakat seperti usulan kenaikan honor RT/RW,” sambungnya.
Nyumarno menegaskan bahwa dirinya akan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut, meskipun kondisi APBD Kabupaten Bekasi saat ini cukup terbebani oleh gaji dan tunjangan P3K.
“Kenaikan honor RT/RW masih dalam pembahasan. Saya berharap mulai bisa terealisasi secara bertahap pada 2026,” jelasnya.
Selain itu, isu lingkungan hidup juga mendapat perhatian. “Ada usulan pengadaan incinerator sampah di setiap RW, tadi disampaikan oleh pengurus lingkungan dari wilayah Cikarang Selatan,” tambahnya.
Menurut Nyumarno, penting bagi Pemkab Bekasi untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menghindari kebocoran anggaran.
Salah satunya dengan memanfaatkan potensi besar dari CSR (Corporate Social Responsibility) lebih dari 7.000 perusahaan yang ada di Bekasi.
“CSR bisa diarahkan untuk membantu pembangunan sektor pendidikan. Dari sekitar 700 SD Negeri dan ratusan SMP Negeri di Kabupaten Bekasi, harus ada dukungan nyata dari dunia usaha,” paparnya.
Ia juga menekankan perlunya Pemkab Bekasi menjalin komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat.
“Jangan hanya pasrah. Harus aktif mengajukan permohonan kenaikan DAU dan DAK, agar pembangunan di Bekasi benar-benar terwujud menuju daerah yang bangkit, maju, dan sejahtera,” tandasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Laporan: Muh. Bahktiar
