Petani Merugi Rp3,2 Triliun, Mentan Soroti Skandal Pangan dan Pupuk Palsu

- Penulis

Senin, 8 September 2025 - 09:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen memberantas mafia pangan. (Instagram/a.amran_sulaiman)

i

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen memberantas mafia pangan. (Instagram/a.amran_sulaiman)

SEKITARKITA.id– Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan sikap tegas pemerintah dalam memberantas praktik mafia pangan yang merugikan petani dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Amran saat menghadiri acara Dies Natalis ke-85 Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Sabtu (6/9/2025) dikutip Sekitarkita.id dari Bangbara.com.

Amran mengungkapkan bahwa mafia pangan, khususnya di sektor perberasan, tidak boleh dibiarkan menguasai ekosistem agribisnis nasional.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Berdasarkan investigasi Kementerian Pertanian, ditemukan fakta mengejutkan bahwa 212 dari 268 merek beras premium tidak memenuhi standar kualitas. Kasus tersebut kini telah dilaporkan ke aparat penegak hukum.

“Kami tidak akan tinggal diam. Mafia pangan ini merugikan petani, memukul konsumen, dan menciptakan ketidakadilan. Negara tidak boleh kalah,” tegas Amran.

Selain persoalan beras, Mentan juga menyoroti masalah serius lain, yakni maraknya pupuk palsu dan tata kelola pupuk bersubsidi.

Ia mencontohkan, banyak pupuk yang beredar tidak memiliki unsur hara yang memadai, sehingga menyebabkan petani gagal panen. Akibatnya, kerugian petani ditaksir mencapai Rp3,2 triliun.

Baca Juga:  KONI KBB Resmi Dilantik, Tobias Ginanjar Targetkan Tembus 6 Besar Porprov Jabar 2026

“Bayangkan, petani yang hanya bermodal pinjaman KUR harus menanggung kerugian besar karena pupuk yang digunakan tidak berkualitas. Ini sangat menyakitkan,” ungkapnya.

Menurut Amran, kompleksitas persoalan pangan tidak mungkin ditangani oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari aparat penegak hukum, perguruan tinggi, hingga pelaku usaha agar permasalahan mafia pangan, pupuk, dan tata kelola agribisnis dapat dibereskan.

“Kalau kita bersama, saya yakin kita bisa membereskan masalah mafia pangan dan berbagai isu pertanian lainnya. Ini perjuangan kita semua,” ujarnya.

“Dengan langkah tegas ini, Kementerian Pertanian berharap dapat memperbaiki ekosistem pangan nasional, melindungi petani, serta memastikan masyarakat mendapatkan produk pertanian yang berkualitas dengan harga terjangkau,” tandasnya.



Editor : Abdul Kholilulloh

Sumber Berita : (Instagram/a.amran_sulaiman)/ Bangbara.com

Follow WhatsApp Channel sekitarkita.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bangli Padalarang Disorot, Komisi I DPRD KBB Sebut RSIA Kartini Kantongi Izin
Banjir Bandang Terjang Jambudipa Bandung Barat, Rumah Warga Rusak dan Tiga KK Mengungsi
Sekolah Ambruk, Siswa MI Terpaksa Belajar Daring, Kemenag KBB: Relokasi Diupayakan
Delapan Fraksi DPRD KBB Desak Bupati Jeje Evaluasi Sekda Ade Zakir
Fakta Baru Sengketa Lahan SDN 2 Kertamulya, Komisi IV DPRD KBB Sebut Pemkab Menang di Pengadilan
Dispernakan KBB Gencarkan Pencegahan Rabies, Warga Diminta Waspadai Gigitan Hewan Penular
Ironi Penataan di Padalarang: Bangli Dibongkar, Minimarket Justru Menjamur
Kemarau Panjang, Yonif TP 938/Pancasona Salurkan Air Bersih untuk Warga KBB 

Berita Terkait

Selasa, 29 September 2026 - 20:40 WIB

Bangli Padalarang Disorot, Komisi I DPRD KBB Sebut RSIA Kartini Kantongi Izin

Selasa, 29 September 2026 - 09:21 WIB

Banjir Bandang Terjang Jambudipa Bandung Barat, Rumah Warga Rusak dan Tiga KK Mengungsi

Selasa, 29 September 2026 - 08:28 WIB

Sekolah Ambruk, Siswa MI Terpaksa Belajar Daring, Kemenag KBB: Relokasi Diupayakan

Selasa, 29 September 2026 - 08:04 WIB

Delapan Fraksi DPRD KBB Desak Bupati Jeje Evaluasi Sekda Ade Zakir

Senin, 28 September 2026 - 14:31 WIB

Fakta Baru Sengketa Lahan SDN 2 Kertamulya, Komisi IV DPRD KBB Sebut Pemkab Menang di Pengadilan

Berita Terbaru

Delapan Fraksi DPRD KBB Desak Bupati Jeje Evaluasi Sekda Ade Zakir

Bandung Barat

Delapan Fraksi DPRD KBB Desak Bupati Jeje Evaluasi Sekda Ade Zakir

Selasa, 29 Sep 2026 - 08:04 WIB