SEKITARKITA.id – DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyoroti serius kembali terjadinya kasus diduga keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Lembang baru-baru ini.
Wakil Ketua DPRD KBB dari Fraksi Golkar, Dadan Supardan, meminta pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan penyedia MBG mengambil langkah cepat dan terukur dalam penyelesaian kasus.
Menurut Dadan, salah satu hal paling krusial adalah kepastian pembiayaan medis bagi para korban, terutama siswa yang masih menjalani perawatan di fasilitas kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya sudah komunikasi dengan Plt Kepala Dinas Kesehatan terkait pembiayaan korban. Kita dorong agar Dinkes segera koordinasi dengan pihak penyedia MBG dan rumah sakit, supaya seluruh biaya pengobatan segera diselesaikan,” tegas Dadan kepada wartawan beberapa waktu lalu saat ditemui di Ngamprah dikutip sekitarkita.id, Kamis 30 Oktober 2025.
Biaya Perawatan Korban Capai Rp400 Juta
Dadan mengungkapkan, hingga saat ini data pembiayaan pengobatan korban keracunan masih terus dihimpun.
Namun, estimasi awal menyebutkan biaya penanganan medis telah mencapai sekitar Rp400 juta, terutama dari pelayanan rumah sakit swasta di luar Bandung Barat.
“Kemarin sudah komunikasi dengan pihak kesehatan dan BBM agar persoalan biaya ini segera dituntaskan, terutama untuk rumah sakit swasta seperti di Banjarnegara,” jelasnya.
Selain soal pembiayaan korban, DPRD KBB mendesak dilakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG.
Dadan menilai rentetan kasus di Kecamatan Cipongkor, Cihampelas, Cisarua, hingga teranyar di wilayah Lembang menunjukkan adanya celah dalam standar operasional dapur penyedia makanan.
“Program ini sangat baik untuk anak-anak. Tapi kejadian seperti ini harus jadi evaluasi serius. SOP dapur perlu diperketat, bahan pangan wajib aman, dan proses pengolahan harus sesuai standar kesehatan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi penyedia dapur MBG dengan pemerintah daerah sejak awal pelaksanaan program.
“Kita baru tahu ada dapur beroperasi setelah ada kejadian. Ke depan, proses pendirian dapur harus melalui seleksi ketat dan diawasi bersama Pemda,” tegasnya.
Dadan menekankan pentingnya mitigasi cepat dan pengawasan terpadu antara penyedia MBG, Dinas Kesehatan, dan Pemda Bandung Barat agar kasus serupa tidak menjadi siklus tahunan.
“Tidak ada yang ingin dapur mana pun mencelakai. Tapi pengawasan harus ketat dan Pemda wajib terlibat dari awal agar kejadian seperti ini tidak terus berulang,” pungkasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
