SEKITARKITA.id — Kasus hilangnya dana sebesar Rp1 miliar milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pangauban Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB), terus menjadi sorotan.
Dana yang diperuntukkan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu diduga raib akibat aksi penipuan online (phishing) yang mengatasnamakan pihak perbankan.
Hilangnya saldo tersebut memicu kegaduhan internal, hingga muncul dugaan adanya “bekingan” terhadap Kepala SPPG Pangauban Batujajar, Mochamad Cakra Aji Saputra, saat proses pelaporan kasus ke aparat penegak hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hendrik Irawan, salah satu mitra pelaksana program MBG di SPPG Pangauban Batujajar, menyebut kasus ini bermula dari komunikasi kepala SPPG dengan akun WhatsApp palsu yang mengaku dari Bank BNI.
“Kami sudah berkali-kali memperingatkan beliau, tapi tetap percaya dan mengikuti arahan pelaku,” ujar Hendrik kepada wartawan, Rabu (5/11/2025).
Menurut Hendrik, kepala SPPG awalnya mencari kontak layanan bank melalui internet, namun justru terhubung dengan pelaku penipuan. Pelaku lalu meminta proses pengalihan dana dan perintah itu dituruti.
“Kami semua melarang. Ahli gizi, akuntan, semua sudah menegur. Tapi beliau marah dan bersikeras,” ucap Hendrik.
Hendrik juga mengungkap, sebelum kejadian, Kapolsek Batujajar AKP Asep telah memperingatkan agar tidak mudah percaya pada komunikasi online terkait perbankan.
Dikatakan dia, Kepala SPPG kemudian mengaku saldo Rp1 miliar hilang pada pagi hari.
“Beliau datang panik, bilang saldo hilang. Saya langsung ke Polres Cimahi buat laporan, karena harus jelas penggunaan dana publik,” terang Hendrik.
Namun saat proses pelaporan, terjadi ketegangan dengan keluarga kepala SPPG yang diduga mencoba menghalangi pelaporan.
Kasus kemudian dibahas dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) yang juga dihadiri pimpinan pusat BGN.
Hendrik mengklaim dirinya mendapat arahan untuk memberi keterangan di Jakarta, namun menghadapi intervensi dari keluarga kepala SPPG.
“Saya dicegah naik untuk pemeriksaan. Ada keluarga beliau yang disebut anggota Polisi Militer ikut mengintervensi,” ujarnya.
Kasus ini dilaporkan hingga Bareskrim Polri, namun Hendrik menyebut hingga kini belum ada tindak lanjut berarti selain laporan awal.
Akibat masalah ini, dapur SPPG Pangauban Batujajar tidak beroperasi dan program MBG sementara terhenti. Kondisi ini berdampak pada para pelaksana dapur serta anak-anak penerima manfaat.
“Sudah 17 tahun saya di industri makanan. Anak-anak masih tanya kapan makan bergizi kembali. Sekarang uang jajan mereka jadi boros,” kata Hendrik.
Hendrik berharap kasus segera diproses transparan dan dapur kembali berjalan.
“Kami ingin program ini lanjut karena sangat membantu siswa,” pungkasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
