SEKITARKITA.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat memastikan akan segera mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama di lima dinas strategis yang hingga kini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt).
Pengisian jabatan tersebut akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka atau open bidding, dengan target pelantikan paling lambat akhir Januari 2026.
Selain open bidding untuk jabatan eselon II, Pemkab Bandung Barat juga merencanakan rotasi dan mutasi (rotmut) bagi pejabat eselon III atau jabatan administrator.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan di sejumlah perangkat daerah sekaligus memperkuat kinerja organisasi pemerintahan.
“Insha Allah di Januari ini kita rencanakan open bidding. Untuk pelantikan pejabat eselon III juga akan dilakukan rotasi dan mutasi, kemungkinan di akhir Januari,” ujar Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, saat ditemui di Gedung C Kompleks Perkantoran KBB, Rabu (7/1/2026).
Jeje menjelaskan, selain rotmut pejabat eselon III, Pemkab Bandung Barat akan membuka open bidding untuk lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau eselon II.
Kelima jabatan tersebut merupakan dinas strategis yang berperan penting dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Adapun lima jabatan strategis yang akan diisi melalui mekanisme open bidding meliputi, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik).
Menurut Jeje, pengisian jabatan kepala dinas secara definitif menjadi prioritas untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.
Penggunaan mekanisme open bidding, kata Jeje, dipilih karena Sistem Informasi Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (SIMATA ASN) atau merit system belum dapat diterapkan dalam waktu dekat.
Sistem tersebut membutuhkan proses administrasi yang cukup panjang, termasuk pengisian dan validasi data kinerja, kompetensi, serta rekam jejak aparatur sipil negara (ASN).
“Untuk sistem SIMATA ini memang prosedurnya agak panjang. Ada beberapa data yang harus diisi dan dilengkapi. Karena itu, sekitar Januari–Februari baru bisa langsung berjalan,” jelas Jeje.
Sambil menunggu kesiapan sistem manajemen talenta, Pemkab Bandung Barat memutuskan tetap menggunakan mekanisme seleksi terbuka yang selama ini telah diterapkan.
Langkah ini dinilai lebih efektif agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal dan tidak terganggu oleh kekosongan jabatan strategis.
“Manajemen talenta belum bisa berjalan karena prosedurnya masih panjang dan harus melengkapi banyak data. Untuk teknisnya nanti bisa ditanyakan ke BKPSDM. Jadi sementara ini masih menggunakan mekanisme manual seperti sebelumnya,” tambahnya.
Meski menggunakan open bidding, Jeje menegaskan seluruh proses seleksi akan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Ia juga memastikan seluruh tahapan seleksi hingga pelantikan pejabat definitif dapat diselesaikan sesuai jadwal.
“Intinya, akhir Januari 2026 ini akan ada pelantikan untuk lima dinas strategis,” tegas Jeje menandaskan.
Pengisian jabatan definitif tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, memperkuat kinerja OPD, serta mempercepat realisasi program-program prioritas di Kabupaten Bandung Barat.
Keputusan menggunakan mekanisme open bidding ini sekaligus meluruskan pernyataan sebelumnya yang sempat menyebut pengisian jabatan akan dilakukan melalui sistem manajemen talenta tanpa lelang terbuka.
Dengan mempertimbangkan kesiapan administrasi dan teknis, Pemkab Bandung Barat akhirnya memilih open bidding agar pengisian jabatan strategis dapat segera terlaksana.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
