SEKITARKITA.id – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemkab KBB) menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dengan melantik sebanyak 66 orang pengawas jabatan fungsional di sektor pendidikan, kesehatan dan teknis perencanaan, pada Selasa 13 Januari 2026.
Pelantikan berlangsung di Gedung B Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung Barat dan turut dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Inspektorat Kabupaten Bandung Barat.
Dalam sambutannya, Bupati Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa jabatan fungsional bukan sekadar pemenuhan administrasi ataupun jenjang karier semata, melainkan merupakan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan secara profesional dan penuh dedikasi.
“Yang terpenting dalam berorganisasi adalah memiliki keterampilan dan keahlian sesuai dengan bidang masing-masing. Jabatan fungsional bukan hanya soal administratif, tetapi sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh,” ujar Jeje.
Ia menekankan, para pejabat fungsional dituntut untuk terus meningkatkan potensi diri, menjaga etika profesi, serta mampu menghasilkan kinerja yang berdampak nyata bagi organisasi maupun masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
“Saudara-saudari sekalian harus mampu menunjukkan kinerja yang profesional, berintegritas, dan memberi manfaat langsung bagi pelayanan publik di Bandung Barat,” katanya.
Menurut Jeje, di tengah dinamika perkembangan teknologi, perubahan regulasi, serta tuntutan layanan publik yang semakin kompleks, pejabat fungsional harus mampu bekerja secara adaptif, inovatif, dan kolaboratif.
Hal tersebut menjadi kunci untuk menjaga kualitas pelayanan pemerintahan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Jadikan jabatan ini sebagai sarana kontribusi terbaik, bukan hanya untuk instansi masing-masing, tetapi juga untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Bandung Barat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir, menjelaskan bahwa pelantikan kali ini mencakup pengawas jabatan fungsional di sejumlah sektor, termasuk di Dinas Kesehatan, serta jabatan fungsional teknis dan OPD lainnya.
“Ini pelantikan jabatan fungsional pengawas, tidak hanya jabatan pengawas, juga ada di fungsional Dinkes dan fungsional teknis di perencanaan total ada 66 orang yang dilantik,” ujar Ade.
Ade Zakir juga menyinggung proses administrasi terkait penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia menyebutkan bahwa secara umum anggaran gaji PPPK telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun masih menunggu penyelesaian dokumen perencanaan dari masing-masing perangkat daerah.
“Secara umum di APBD sudah kita alokasikan, tetapi dalam prosesnya kita masih menunggu rampungnya RKA dan DPA dari masing-masing dinas. Itu tergantung pada kecepatan responsif dinas, karena DPA harus melalui proses asistensi oleh TAPD,” jelas Ade Zakir.
Dengan pelantikan ini, Pemkab Bandung Barat berharap kinerja aparatur sipil negara, khususnya pejabat fungsional, semakin optimal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
