SEKITARKITA.id – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat dari maraknya praktik penyaluran tenaga kerja ilegal yang belakangan semakin meresahkan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas, Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (P3TKT) Disnakertrans Bandung Barat, Dewi Andani, usai menghadiri peresmian Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dan Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Tahun 2026.
Kegiatan yang diinisiasi Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) itu digelar sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program pelatihan berbasis keterampilan dan kewirausahaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program PKW dan PKK Tahun 2026 resmi dibuka di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat, Kecamatan Lembang, Senin (25/5/2026), dengan mengusung tema “Membangun Jiwa Wirausaha yang Kreatif, Mandiri dan Berdaya Saing.”
Mewakili Kepala Disnakertrans Kabupaten Bandung Barat, Yoppie Indrawan, Dewi mengapresiasi langkah HIPKI Kabupaten Bandung Barat dalam menyelenggarakan pelatihan kerja yang tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan, tetapi juga berorientasi pada penempatan kerja dan pemberdayaan usaha mandiri.
Menurut Dewi, pelatihan kerja yang ideal tidak berhenti pada pemberian sertifikat semata. Peserta pelatihan juga harus mendapatkan peluang nyata untuk bekerja maupun berwirausaha sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Program yang dilaksanakan HIPKI sangat baik karena memiliki tujuan yang jelas. Setelah peserta mendapatkan pelatihan dan sertifikasi, mereka juga diarahkan untuk memperoleh pekerjaan atau mengembangkan usaha mandiri. Bahkan peserta diberikan bantuan peralatan usaha sebagai modal awal untuk memulai usaha,” ujar Dewi.
Ia menegaskan, program pelatihan berbasis kompetensi tersebut sejalan dengan target Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Menurutnya, semakin banyak lulusan pelatihan yang terserap ke dunia kerja maupun menjadi pelaku usaha mandiri, maka angka pengangguran di Bandung Barat dapat terus ditekan.
Dewi berharap sinergi antara HIPKI dan Pemerintah Daerah dapat terus berlanjut setiap tahun sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi masyarakat sekaligus mendorong lahirnya pelaku UMKM baru yang mandiri dan berdaya saing.
Pelatihan wirausaha yang inisiasi HIPKI KBB (foto: Abdul Kholilulloh)
Selain keterampilan teknis, Dewi juga menyoroti pentingnya penguasaan bahasa asing, khususnya Bahasa Mandarin, yang saat ini semakin dibutuhkan oleh berbagai perusahaan, termasuk perusahaan asal Tiongkok yang beroperasi di Indonesia.
Menurutnya, masih banyak peluang kerja yang belum mampu diisi oleh tenaga kerja lokal karena keterbatasan kemampuan bahasa asing. Padahal, sejumlah perusahaan secara khusus mensyaratkan kemampuan berbahasa Mandarin sebagai kompetensi utama.
“Kami sering menerima informasi lowongan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan Bahasa Mandarin. Namun, ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kompetensi tersebut masih sangat terbatas. Akibatnya, peluang kerja yang seharusnya bisa diisi oleh warga Bandung Barat akhirnya diisi oleh tenaga kerja dari daerah lain,” katanya.
Karena itu, pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri dinilai sangat penting agar lulusan pelatihan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri saat ini.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail beserta jajaran Forkopimda KBB, Dewan Pimpinan Pusat HIPKI Dr. H. Asep Syaripudin, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat, pimpinan LKP, instruktur, narasumber, serta peserta Program PKW dan PKK Tahun 2026.
Melalui Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha dan Pendidikan Kecakapan Kerja Tahun 2026 ini, diharapkan lahir generasi baru yang memiliki keterampilan kerja, kemampuan berinovasi, serta keberanian membangun usaha secara mandiri guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan








