SEKITARKITA.id – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya perbaikan ekosistem pendidikan vokasi secara konsisten dan menyeluruh guna meningkatkan kompetensi lulusan serta memperbesar peluang mereka terserap di dunia kerja.
Menurutnya, program sertifikasi kompetensi yang saat ini dijalankan pemerintah merupakan langkah strategis. Namun, upaya tersebut harus dibarengi dengan penguatan kualitas pendidikan vokasi secara menyeluruh agar mampu menjawab kebutuhan industri.
“Langkah pemberian sertifikasi kompetensi merupakan langkah strategis, namun harus diikuti dengan perbaikan ekosistem pendidikan vokasi secara menyeluruh,” kata Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melansir situs partainasdem.id, Pada tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat SMK menyediakan bantuan program sertifikasi bagi 250.000 siswa SMK di seluruh Indonesia.
Program tersebut terbagi menjadi dua fokus utama, yakni sertifikasi kompetensi keahlian bagi 150.000 siswa dan sertifikasi bahasa asing untuk 100.000 siswa. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan daya saing lulusan pendidikan vokasi di pasar kerja.
Pengangguran Lulusan SMK Masih Tertinggi
Di tengah masih tingginya angka pengangguran lulusan SMK, Lestari yang akrab disapa Rerie menilai program sertifikasi belum cukup jika tidak dibarengi dengan peningkatan keterhubungan antara sekolah vokasi dan dunia industri.
“Peningkatan kualitas dan keterhubungan sekolah vokasi seperti SMK dengan sektor industri harus konsisten direalisasikan untuk menekan angka pengangguran,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Februari 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK mencapai 7,74 persen, tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.
Meskipun mengalami penurunan dari 8,63 persen pada Agustus 2025, lulusan SMK masih menyumbang sekitar 22,35 persen dari total angka pengangguran nasional dan menempati posisi kedua setelah lulusan SMA.
Salah satu faktor utama yang menyebabkan kondisi tersebut adalah masih adanya kesenjangan keterampilan antara lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
Data International Labour Organization tahun 2023 menunjukkan sekitar 57,3 persen pekerja di Indonesia mengalami ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan pekerjaan yang dijalani.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI menilai konsep link and match antara pendidikan kejuruan dan kebutuhan dunia usaha harus terus diperkuat agar lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut, kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri menjadi kunci dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja lulusan vokasi.
“Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan di sektor pendidikan dan dunia usaha agar lulusan pendidikan vokasi dapat terserap di dunia kerja dengan baik,” tegasnya.
Lestari juga mengingatkan bahwa berbagai program peningkatan kualitas pendidikan vokasi harus dirancang secara berkelanjutan dan didukung perencanaan yang matang.
Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah, menurutnya diperlukan kemampuan membaca peluang serta komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan peluang tersebut demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Di tengah dinamika perekonomian dunia yang dipengaruhi sejumlah faktor, dibutuhkan kejelian membaca peluang dan komitmen semua pihak dalam memanfaatkan peluang tersebut dengan baik,” pungkas Rerie.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : partainasdem.id
