SEKITARKITA.id – Penataan sistem transportasi di jalur strategis di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mulai memasuki tahap serius.
Dinas Perhubungan (Dishub) KBB bersama DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) menggelar sosialisasi pengembangan transportasi wilayah sebagai bagian dari persiapan penerapan koridor Bus Rapid Transit (BRT) pada 2026.
Program ini dirancang untuk menciptakan sistem transportasi publik yang aman, nyaman, tertib, dan profesional, sekaligus menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan yang selama ini kerap terjadi di kawasan Padalarang, Parongpong, hingga Lembang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dishub KBB, Moch Ridwan Evi, mengatakan dukungan Organda menjadi kunci keberhasilan penataan angkutan umum menuju sistem transportasi massal yang terintegrasi.
“Alhamdulillah, kami mendapat dukungan dari Organda KBB. Kolaborasi ini sangat penting karena dalam setiap kebijakan pasti ada sisi untung dan rugi. Dengan koordinasi bersama organisasi, pelaksanaannya akan lebih lancar,” ujar Ridwan Evi, didampingi Kepala Bidang Angkutan Dishub KBB, Retno Handayani saat ditemui di Ngamprah, Rabu 7 Januari 2025.
Ridwan Evi menegaskan, salah satu persoalan krusial yang menjadi perhatian serius Dishub KBB adalah masih maraknya angkutan umum ilegal berpelat hitam yang beroperasi di jalur Padalarang–Lembang maupun dilwayah lainnya.
Ia menyebut, keberadaan angkutan tersebut dinilai tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga membahayakan keselamatan penumpang.
“Jika terjadi kecelakaan, angkutan pelat hitam ini tidak bisa diklaim asuransi. Ini jelas merugikan masyarakat,” tegasnya.
Untuk itu, kata Ridwan, Dishub KBB akan menindaklanjuti permintaan Organda dengan berkoordinasi bersama Satlantas Polres setempat agar penertiban dilakukan secara terukur, humanis, dan tidak memicu konflik di lapangan.
Meski demikian, pendekatan persuasif melalui sosialisasi tetap menjadi prioritas utama.
Selain penertiban, lanjut Ridwan, rekayasa lalu lintas juga masuk dalam agenda besar penataan transportasi di Bandung Barat.
Ridwan kembali tegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merencanakan pengembangan infrastruktur jalan, termasuk pembangunan jalur tidak sebidang, guna mengurangi kepadatan lalu lintas di titik-titik rawan macet.
“Saat ini memang masih sulit melakukan rekayasa lalu lintas secara maksimal. Namun ke depan, seiring pembangunan infrastruktur, rekayasa akan lebih optimal,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPC Organda Bandung Barat, Asep Dedi Setiawan (Ucok), menegaskan pihaknya mendukung penuh kebijakan pemerintah daerah, termasuk pengembangan koridor BRT di jalur Padalarang–Lembang.
“Hasil konsolidasi hari ini kondusif. Pada prinsipnya kami siap mengikuti program pemerintah, selama tidak merugikan masyarakat,” ujar kang Ucok sapaan akrabnya.
Menurutnya, kehadiran BRT menawarkan banyak keunggulan, mulai dari layanan yang lebih profesional, armada layak jalan, ber-AC, tarif terjangkau, hingga kenyamanan dan keamanan bagi penumpang.
Hal ini, kata Ucok, diharapkan mampu mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Ia menyebut, organda juga mendorong agar pengemudi angkot eksisting dapat dilibatkan dalam sistem BRT, sehingga tidak menimbulkan konflik sosial maupun kehilangan mata pencaharian.
“Kami berharap pengemudi BRT nantinya direkrut dari pengemudi angkot yang sudah ada, agar ada keadilan dan timbal balik,” tegasnya.
Selain jalur Padalarang–Lembang, ujar Ucok, Organda turut mengusulkan penguatan jalur potensial lainnya seperti Ciwidey–Gunung Halu–Pasir Puspa, yang dinilai memiliki mobilitas tinggi antarwilayah Bandung Barat, Cianjur, dan sekitarnya.
Terkait penertiban angkutan ilegal, Organda mencatat masih terdapat beberapa trayek yang perlu ditata, seperti Padalarang–Ciburuy dan Cipeundeuy– Cikalongwetan.
“Penertiban akan dilakukan secara bertahap setelah proses sosialisasi dianggap cukup dan kondisi lapangan kondusif,” terang Ucok.
“Melalui sinergi Dishub KBB dan Organda, penataan transportasi Padalarang–Lembang diharapkan menjadi fondasi kuat menuju implementasi BRT 2026, sekaligus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik Bandung Barat,” tandasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
