Ringkasan Berita:
- Sembilan anggota lainnya yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo
- Polri juga membentuk tim perbaikannya sendiri dalam menghadapi aksi yang meletus pada akhir Agustus 2025.
- Menurut Prabowo, mantan Kapolri dapat memberikan pendapatnya dengan begitu menghasilkan rekomendasi yang bisa diungkapkan kepadanya.
AdinJavaTindakan signifikan dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat lembaga kepolisian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada hari Jumat (7/11/2025), di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, ia secara resmi mengangkat Komisi Reformasi Polri.
Menariknya, posisi ketua diberikan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, seorang yang diakui mempunyai integritas tinggi dan pengalaman dalam proses reformasi lembaga.
Selain itu, sembilan anggota lainnya yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo juga berasal dari kalangan tokoh masyarakat terkenal.
Termasuk dalam anggota Komisi Reformasi Polri adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Di antara anggota lainnya, terdapat tiga mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
Ketiganya adalah Jenderal (Purn) Badrodin Haiti yang menjabat sebagai Kapolri pada tahun 2015 sampai 2016. Selanjutnya, Jenderal (Purn) Tito Karnavian yang menjabat Kapolri antara 2016 mencapai 2019, dan Jenderal (Purn) Idham Azis yang menjadi Kapolri dari 2019 sampai 2021.
Selain ketiganya, terdapat purnawirawan Polri lainnya yang diangkat menjadi anggota Komisi Reformasi Polri yaitu Ahmad Dofiri.
Dofiri sebelumnya juga dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.
Pengangkatan 10 anggota Komisi Reformasi Polri dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 mengenai Pemilihan Anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan pada 7 November 2025.
Berikut nama-nama yang dilantik:
Ketua: Ketua Mahkamah Konstitusi pada masa 2003-2008
Anggota:
– Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra
– Wakil Menteri Koordinator untuk Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan
– Menteri Kehakiman Tito Karnavian
– Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
– Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada masa 2019-2024, Mahfud MD
– Konsultan Khusus Presiden untuk Keamanan, Ketertiban Masyarakat, dan Perubahan Kepolisian, Ahmad Dofiri
– Kepala Polisi Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo
– Kepala Polisi Republik Indonesia 2019-2021, Idham Aziz
– Kepala Polisi Republik Indonesia pada tahun 2015-2016, Badrodin Haiti.
Alasan Kepala Polisi Republik Indonesia Bergabung dengan Komisi Reformasi Kepolisian
Presiden Prabowo mengungkapkan alasan mengapa ia untuk memilih Jenderal Listyo Sigit, Kapolri, sebagai salah satu anggota Komisi Reformasi Polri.
Meski demikian demikian, Polri juga membentuk tim reformasinya sendiri dalam menghadapi aksi unjuk rasa yang meledak pada akhir Agustus 2025.
Menurut Prabowo, kehadiran Listyo akan memudahkan Komisi Reformasi Polri yang dibentuknya untuk dapatkan masukan dan berdiskusi dengan pihak internal Polri.
“Untuk alasan itu, saya meminta para kepala kepolisian yang masih aktif hadir di Komisi ini. Saudara-saudara mempunyai akses untuk berdiskusi, meninjau, serta lihat bagian mana dari kepolisian,” tutur Prabowo saat memberikan arahan kepada Komisi Reformasi Polri di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025).
Demikian pula dengan masuknya mantan anggota polisi yang kini telah pensiun.
Menurut Prabowo, mantan Kapolri bisa memberikan pendapatnya dengan begitu menghasilkan rekomendasi yang bisa diungkapkan kepadanya.
“Dan terdapat beberapa tokoh yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian, namun kini sudah tidak lagi berada di dalam. Mereka masih bisa memberikan masukan, pendapat, serta dengan adanya Kapolri yang aktif,” tutur Prabowo.
Selanjutnya, Prabowo menyampaikan bahwa ia tidak membatasi masa jabatan Komisi Reformasi Polri.
Tetapi, dia meminta adanya laporan setiap tiga bulan.
“Saya tidak membatasi masa kerja komisi ini. Tetapi saya mengharapkan setiap 3 bulan ada laporan, kita bertemu, saudara-saudara mengungkapkan apa yang telah saudara kumpulkan,” tegas Prabowo.
