SEKITARKITA.id – Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat kembali menjadi sorotan publik. Minimnya komunikasi antara kepala daerah dengan para kepala dinas dinilai berdampak pada tidak optimalnya fungsi eksekutif dalam menjalankan pembangunan daerah.
Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Yacub Anwar Lewi, menilai komunikasi antara Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dengan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum berjalan secara intens.
Menurutnya, kepala daerah seharusnya secara rutin memanggil dan berdiskusi langsung dengan kepala dinas untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan jelas, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Seharusnya Bupati Bandung Barat sering memanggil kepala dinas untuk berkonsultasi. Misalnya di bidang pendidikan, harus jelas berapa jumlah sekolah yang rusak dan berapa yang bisa diperbaiki dalam satu tahun. Targetnya harus konkret,” ujar Yacub saat ditemui, Senin (16/3/2026).
Ia mencontohkan, apabila terdapat sekitar 300 sekolah dalam kondisi rusak, maka pemerintah daerah perlu memiliki target perbaikan yang terencana setiap tahunnya agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara bertahap.
Hal serupa juga perlu diterapkan pada sektor infrastruktur jalan. Pemerintah daerah, kata dia, harus memiliki data rinci mengenai panjang jalan yang mengalami kerusakan serta target perbaikannya setiap tahun.
“Jalan mana saja yang rusak, berapa kilometer total kerusakannya, dan berapa yang bisa diperbaiki tahun ini harus jelas. Begitu juga dengan sektor kesehatan, apakah puskesmas kekurangan dokter atau alat kesehatan. Semua itu harus dibahas secara intens dengan kepala dinas,” jelasnya.
Yacub juga menyarankan agar komunikasi antara kepala daerah dan kepala dinas dilakukan secara langsung dan rutin, sehingga berbagai kendala pembangunan di setiap sektor dapat diketahui secara detail.
“Kalau perlu kepala dinas dipanggil satu per satu untuk konsultasi. Kekurangan pembangunan di Bandung Barat apa saja dan arahnya mau ke mana, itu harus jelas,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan daerah tidak hanya berkutat pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, hingga penanganan kemiskinan.
“Pembangunan itu bersifat universal. Ada pembangunan mental, spiritual, pendidikan, kesehatan, sampai bagaimana mengatasi kemiskinan. Bandung Barat ini perlu perhatian serius,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penetapan target pembangunan yang jelas, termasuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penanganan kemiskinan, hingga penurunan angka stunting.
“Setiap dinas harus memiliki target yang jelas. IPM mau dinaikkan sampai berapa, penanganan kemiskinan seperti apa, termasuk stunting. Itu semua harus dibicarakan secara intens,” ungkapnya.
Di sisi lain, Yacub menilai kepala daerah juga harus selalu berada di wilayah tugasnya untuk memastikan jalannya pemerintahan berjalan optimal.
“Bupati memiliki tanggung jawab penuh selama 24 jam di daerahnya sebagai decision maker. Jadi diharapkan benar-benar hadir dan fokus di Bandung Barat,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan data penurunan angka kemiskinan yang belakangan disampaikan pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat saat ini justru sedang tertekan, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.
“Saya bertemu dengan anggota dewan Kota Bandung, dan kami merasakan kondisi masyarakat sedang sulit. Harga kebutuhan naik dan daya beli menurun. Sulit rasanya jika kemiskinan turun dengan cepat dalam kondisi seperti ini,” katanya.
Yacub menegaskan data kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) perlu dipastikan akurasinya agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi di tengah masyarakat.
“Datanya memang dari BPS, tapi harus dipastikan benar atau tidak. Jangan sampai datanya keliru,” tambahnya.
Menurutnya, realitas di lapangan menunjukkan daya beli masyarakat mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama menjelang Lebaran ketika harga kebutuhan pokok cenderung meningkat.
“Yang kita rasakan sekarang daya beli masyarakat turun drastis. Apalagi menjelang Lebaran harga-harga naik. Itu realitas yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 mencapai 71,65 atau meningkat dari 70,77 pada tahun 2024.
Selain itu, persentase penduduk miskin juga disebut mengalami penurunan dari 10,49 persen menjadi 9,87 persen. Tingkat pengangguran terbuka pun tercatat turun tipis dari 6,47 persen pada 2024 menjadi sekitar 6,6 persen pada 2025.
“Alhamdulillah, pada tahun pertama masa jabatan banyak capaian yang berhasil diraih. IPM meningkat, pengangguran menurun, dan angka kemiskinan juga menurun,” ujar Jeje pada Selasa (24/2/2026) lalu.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
