SEKITARKITA.id – Ketua Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) terpilih, Yacob Anwar Leuwi, kembali menyoroti rencana pembangunan Flyover Cimareme-Padalarang yang hingga kini belum terealisasi.
Bahkan, pihaknya menagih janji Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Pither Tjuandys, terkait percepatan pembangunan infrastruktur yang dinilai sangat dibutuhkan masyarakat tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Yacub dalam peringatan Milangkala ke-5 sekaligus Musyawarah Besar (Mubes) I P4KBB yang digelar di Wisata Paku Haji, Desa Ngamprah, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (14/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Yacob, kemacetan yang terjadi di kawasan Cimareme hingga Padalarang sudah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan dan membutuhkan solusi konkret dari pemerintah.
“Kami akan melaksanakan aksi besar sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan Bandung Barat. Kemacetan di Cimareme sudah sangat parah. Dari kawasan Permata sampai perempatan Cimareme saja bisa memakan waktu lebih dari 30 menit, padahal normalnya hanya lima menit,” ujarnya.
Ia menegaskan, aksi yang akan dilakukan P4KBB tidak akan mengganggu arus lalu lintas, melainkan bertujuan mendorong pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat agar segera merealisasikan pembangunan Flyover Cimareme.
“Tentu ini tidak bisa kita biarkan. Kalau bukan kita yang peduli terhadap pembangunan daerah, siapa lagi. Karena itu P4KBB akan mengawali gerakan agar persoalan ini menjadi perhatian semua pihak,” katanya.
Yacob mengungkapkan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait solusi kemacetan di jalur Cimareme.
Dari hasil komunikasi tersebut, Pemprov Jabar mendorong adanya pertemuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menurutnya, salah satu persoalan utama yang menghambat pembangunan flyover adalah pembebasan lahan yang membutuhkan dukungan pendanaan dari berbagai pihak.
“Keinginan Pemprov Jabar sebenarnya sederhana, duduk bersama mencari solusi. Berapa kontribusi dari Bandung Barat, berapa dari Pemprov Jabar, dan berapa dari pemerintah pusat untuk pembebasan lahan. Itu harus dibahas bersama,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa sebelumnya Dinas PUPR Bandung Barat sempat menyatakan kesiapan mendampingi P4KBB untuk melakukan koordinasi langsung ke Kementerian PUPR. Namun hingga saat ini langkah tersebut belum terlaksana.
“Kementerian sebenarnya menyambut baik jika Bandung Barat datang dan berkoordinasi langsung. Bahkan sudah ada kesiapan untuk mendampingi. Tapi sampai sekarang belum terlaksana karena berbagai kondisi dan keterbatasan waktu,” ungkap Yacob.
Sebagai bentuk keseriusan, P4KBB berencana menggelar gerakan masyarakat untuk mendesak percepatan pembangunan Flyover Cimareme yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak bagi warga Bandung Barat.
Yacob juga membandingkan proyek Flyover Cimareme dengan pembangunan flyover di Kota Cimahi yang saat ini telah memasuki tahap lelang dengan nilai mencapai Rp150 miliar.
“Di Cimahi sudah ada lelang sekitar Rp150 miliar untuk pembangunan flyover. Sementara di Cimareme yang kemacetannya juga sangat parah, sampai sekarang belum ada kepastian. Ini yang harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu, Milangkala ke-5 dan Mubes I P4KBB turut dihadiri Anggota DPRD KBB Asep Miftah, perwakilan Kesbangpol KBB, jajaran pengurus, anggota, dewan penasihat, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat Bandung Barat.
Selain menjadi momentum evaluasi perjalanan organisasi selama lima tahun terakhir, kegiatan tersebut juga menjadi ajang konsolidasi untuk menentukan arah perjuangan P4KBB dalam mengawal pembangunan daerah menjelang Hari Ulang Tahun Kabupaten Bandung Barat ke-19.
Dalam forum musyawarah tersebut, Yacob Anwar Leuwi, S.IP., kembali mendapat kepercayaan untuk memimpin P4KBB periode berikutnya.
Pengukuhan tersebut menandai dimulainya kepengurusan baru dengan komitmen memperkuat peran organisasi sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal pembangunan di Bandung Barat.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
