SEKITARKITA.id- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Bandung Barat, Syamsul Ma’arif, resmi melakukan pelaporan balik atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dialamatkan kepadanya terkait tuduhan penggelapan dan penipuan senilai Rp1,8 miliar.
Syamsul diberitakan sebelumnya telah dilaporkan ke Polda Jawa Barat oleh dua rekan bisnisnya berinisial D dan S, atas dugaan pelanggaran perjanjian kerja sama dalam pengadaan fasilitas akomodasi haji tahun 2024 di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, Mekkah, Arab Saudi. Namun, tuduhan tersebut ditepis langsung oleh Syamsul yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Tabung Jumroh Wisata Semesta (TJWS).
Menanggapi tudingan tersebut, Syamsul Ma’arif bersama Wati Patimah, Bendahara PT TJWS, melakukan pelaporan balik atas dugaan pencemaran nama baik ke Mapolrestabes Bandung dan Mapolres Cimahi.
Ia menyebut, pelaporan ini tertuang dalam Surat Tanda Bukti Pengaduan Nomor: STBP/242/V/2025/JBR/POLRESTABES tertanggal 23 Mei 2025.
“Berita yang beredar tidak sesuai fakta (hoak). Isinya ngawur dan menyesatkan,” ujar Syamsul saat memberikan keterangan kepada media termasuk Sekitarkita.id di Mapolres Cimahi, Sabtu (24/5/2025).
Syamsul menjelaskan bahwa kasus sebenarnya bukanlah penelantaran jemaah haji, melainkan masalah transaksi antar agen travel.
Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa kedua agen yang melaporkannya diduga membawa jemaah haji ilegal menggunakan visa ziyarah, yang menyebabkan mereka tidak dapat masuk ke tenda Arafah.
“Ini bukan jualan paket haji ke jemaah, melainkan transaksi antar travel untuk penyediaan hotel, transportasi, dan tenda,” tambahnya.
Syamsul juga membeberkan bahwa perjanjian kerja sama tersebut dilakukan secara legal dan disahkan notaris, sehingga jika terjadi sengketa maka masuk ranah perdata, bukan pidana.
Selain itu, ia menyebut permasalahan ini sebenarnya telah diklarifikasi langsung kepada Kementerian Agama RI pada Juli 2024. Namun, pemberitaan yang beredar justru menyudutkan dirinya tanpa konfirmasi atau klarifikasi yang seimbang.
“Kalau media tidak memberikan hak jawab, kami pertimbangkan untuk menempuh jalur hukum,” tegas Syamsul.
Ia juga mengingatkan media untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, karena bisa berujung pada langkah hukum atas penyebaran hoaks dan pencemaran nama baik.
Langkah Syamsul ini sekaligus menunjukkan upaya tegas dalam menjaga nama baik pribadi dan institusi yang ia pimpin, sembari membuka jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi tidak benar.
“Kalau tidak memberikan hak jawab tentunya kami menempuh jalur dewan pers karena ini ranahnya pers, kami juga berkordinasi dengan pengacara saya di Jakarta dan akan segera berkomunikasi dengan media disana yang memberitakan,” tandas dia.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
