SEKITARKITA.id – Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung Barat, Asep Dedi, mendorong pemerintah daerah bersama DPRD dan Kesbangpol perlu melakukan kajian komprehensif terkait peningkatan bantuan keuangan bagi partai politik (parpol) menjelang Pemilu 2029.
Menurut Asep, dukungan anggaran yang memadai bagi partai politik menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat pendidikan politik, meningkatkan kualitas demokrasi, serta memperkuat kelembagaan parpol di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Asep saat menerima kunjungan Roadshow KPU dan Kesbangpol Kabupaten Bandung Barat terkait sosialisasi penambahan dapil (daerah pemilihan) oleh di Kantor DPC PKB Kabupaten Bandung Barat, Kamis (4/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Asep menilai, peran partai politik saat ini semakin kompleks, tidak hanya sebagai peserta pemilu, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat dan generasi muda.
Karena itu, dukungan pemerintah melalui bantuan keuangan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.
“Kami berharap ada sinergi antara pemerintah daerah, Kesbangpol, dan DPRD dalam memberikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan partai politik. Karena partai politik memiliki tanggung jawab yang semakin besar dalam pendidikan politik dan penguatan demokrasi di masyarakat,” ujar Asep.
Asep menegaskan, wacana peningkatan bantuan keuangan partai politik perlu dibahas secara objektif dan berdasarkan kajian yang matang.
Hal tersebut penting agar kebijakan yang dihasilkan tetap sesuai regulasi serta mampu mendukung fungsi partai politik secara optimal.
Menurutnya, keberadaan partai politik yang kuat dan sehat akan berdampak positif terhadap kualitas demokrasi, termasuk dalam menciptakan kader-kader politik yang kompeten dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Selain menyoroti bantuan keuangan parpol, Asep juga menyampaikan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan representasi politik masyarakat Bandung Barat.
Soroti Ketimpangan Alokasi Kursi DPRD Jawa Barat
Dalam kesempatan tersebut, Asep menyoroti ketimpangan representasi politik masyarakat Bandung Barat pada alokasi kursi DPRD Jawa Barat.
Menurutnya, persoalan penataan daerah pemilihan (dapil) harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan keterwakilan masyarakat di lembaga legislatif.
“Kami melihat pembahasan dapil ini sangat penting. Formula yang disampaikan KPU tentu menarik untuk dikaji bersama, namun kami juga akan melakukan kajian dan formulasi sendiri agar menghasilkan skema yang lebih adil bagi seluruh daerah,” katanya.
Ia menilai KPU Kabupaten Bandung Barat perlu ikut memperjuangkan persoalan dapil tingkat provinsi mengingat jumlah penduduk Bandung Barat yang mencapai sekitar 1,9 juta jiwa saat ini hanya diwakili empat kursi di DPRD Jawa Barat.
Menurut Asep, kondisi tersebut menunjukkan adanya disparitas dibandingkan daerah lain yang memiliki jumlah penduduk relatif sama namun mendapatkan alokasi kursi lebih banyak.
“Kalau dibandingkan dengan Kabupaten Cianjur, jumlah penduduknya tidak berbeda jauh. Namun kuota kursinya jauh lebih besar. Ini menjadi disparitas yang harus dikaji secara serius oleh KPU dan disampaikan hingga ke tingkat provinsi maupun KPU RI,” tegasnya.
Asep juga menyambut positif rencana program pendidikan politik bagi pemilih pemula yang tengah dipersiapkan DPRD Kabupaten Bandung Barat dan dijadwalkan mulai berjalan pada 2027.
Menurutnya, tingginya tingkat partisipasi pemilih di Bandung Barat perlu diimbangi dengan peningkatan literasi demokrasi agar masyarakat, khususnya generasi muda, dapat menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.
“Kami berharap DPRD, KPU, Kesbangpol, dan seluruh elemen masyarakat dapat berkolaborasi dalam memberikan pendidikan demokrasi kepada generasi muda. Ini penting untuk melahirkan pemilih yang cerdas dan berkualitas,” ujarnya.
Dengan berbagai tantangan demokrasi menjelang Pemilu 2029, PKB Kabupaten Bandung Barat berharap adanya penguatan kelembagaan partai politik, perbaikan sistem representasi politik, serta peningkatan pendidikan demokrasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
