SEKITARKITA.id – Puluhan warga di dua desa yakni Desa Rajamandala Kulon dan Desa Ciptaharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), mendatangi kantor DPRD KBB pada Selasa siang, 6 Mei 2025.
Aksi ini dilakukan untuk menuntut kejelasan dan hak atas dampak proyek Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) milik PT PLN (Persero) yang melintas di atas pemukiman mereka.
Warga yang tergabung dalam Forum Warga Terdampak SUTET menyampaikan keluhan mereka dalam rapat dengar pendapat bersama perwakilan PLN yang difasilitasi oleh Komisi II DPRD Bandung Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka menyoroti dampak kesehatan dan lingkungan yang ditimbulkan akibat keberadaan jaringan listrik bertegangan tinggi tersebut.
“Kesehatan warga terganggu seperti mengalami gatal-gatal, bahkan hewan ternak seperti ayam dan domba mendadak mati. Ini terjadi pada warga yang tinggal tepat di bawah jalur SUTET,” ujar Suhendar, Ketua Forum Warga Terdampak SUTET Cipatat.
Ia menambahkan, pihak PLN telah berjanji akan melakukan peninjauan lapangan pada 14 Mei 2025.
“Kami akan tunggu bukti nyatanya, bukan hanya janji,” tegas Suhendar.
Ia juga berharap perjuangan warga mendapat tanggapan serius dari pihak terkait, termasuk kompensasi yang layak.
Kepala Desa Rajamandala Kulon, Alit Nurmansyah, mengungkapkan bahwa sekitar 207 Kepala Keluarga (KK) di wilayahnya terdampak langsung jaringan SUTET. Warga hidup dalam kecemasan, terutama saat hujan dan malam hari.
“Ketika memegang HP saja warga takut kesetrum. Selama ini tidak ada edukasi atau komunikasi dari PLN. Kami minta ada pemahaman dan kompensasi yang adil,” kata Alit.
Menanggapi keluhan warga, Firdaus M. Nur selaku SRM Keuangan, Komunikasi, dan Umum PT PLN (Persero) UIT Jawa Bagian Tengah (JBT), menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan verifikasi di lapangan.
“Kami baru menerima informasi ini dan minggu depan akan turun ke lokasi. SUTET sendiri telah beroperasi di seluruh Indonesia dan mendapat sertifikat kelayakan operasi. Namun jika ditemukan pelanggaran atau risiko berlebih, tentu akan ditindaklanjuti sesuai aturan,” ujarnya.
Firdaus juga menjelaskan bahwa kompensasi atas keberadaan SUTET pada dasarnya hanya diberikan satu kali saat pembangunan.
Namun, kata dia, bagi warga yang belum menerima kompensasi sebelum tahun 1999, mereka akan mendapatkannya pada saat proses rekonduktoring atau penggantian infrastruktur.
“Kompensasi pada saat dilakukan rekonduktoring artinya penggantian kawat atau pada saat penggantian tower. Diganti dengan ukuran lebih lebar pasti warga akan menerima kompensasi,” tandasnya.
Rapat audiensi ini dihadiri sejumlah anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat, antara lain Asep Muslim, Mumung, Sifa, serta Iwan dari Dapil 2. Para anggota dewan menyatakan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi warga hingga ke tingkat pusat.
