SEKITARKITA.id- Jembatan penghubung antar kampung di Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), yang ambruk akibat bencana alam, menjadi sorotan tajam dari tokoh masyarakat.
Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) KBB menilai lambannya penanganan oleh pemerintah daerah berdampak serius terhadap mobilitas dan ekonomi warga sekitar.
Ketua Bapera KBB, Bobby Irwanto, menyampaikan kekesalannya atas buruknya respons birokrasi dalam menangani insiden tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut bahwa jembatan yang menghubungkan Kampung Atlas Rancabali, RT 04/RW 05 itu, sudah dalam kondisi mengkhawatirkan sebelum akhirnya ambruk.
“Akibat hujan deras beberapa bulan terakhir, tebing setinggi 5 meter longsor lebih dulu dan mengancam rumah warga. Tapi pemerintah hanya menutupnya dengan terpal biru, tanpa penanganan berarti,” kata Bobby saat dihubungi kantor berita SEKITARKITA.id, Selasa (15/4/2025).
Ia menyebut, berdasarkan informasi warga, jembatan tersebut akhirnya ambruk pada Senin, 24 Maret 2025 lalu, akibat fondasi yang tergerus banjir dari luapan sungai.
Dampaknya, aktivitas harian warga terganggu karena harus memutar sejauh lima kilometer untuk mencapai kampung sebelah. Ini sangat menyulitkan, terutama bagi pedagang dan pelajar.
Bobby pun menyinggung janji dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sempat menanggapi langsung keluhan warga mengenai kondisi jembatan tersebut.
“Gubernur sempat bilang supaya Bupati, Camat, dan Kepala Desa segera memperbaiki jembatan itu. Tapi kenyataannya belum ada realisasi nyata hanya meninjau belum ada aksen terkesan lambat,” ujar om Bob panggilan akrab pimpinan Bapera KBB organisasi non pemerintah itu.
Jembatan Darurat Bambu: Bukti Inisiatif Warga
Ironisnya, warga setempat justru mengambil inisiatif sendiri dengan membangun jembatan darurat dari bambu agar tetap bisa beraktivitas.
“Warga gotong royong bikin jembatan bambu demi bisa lewat anak-anak yang hendak ke sekolah. Serumit itu kah birokrasi di Bandung Barat?” sindir Bobby.
Ia juga mempertanyakan peran anggota DPRD KBB dari Dapil I yang meliputi Padalarang, Saguling, dan Ngamprah.
“Kemana para anggota dewan yang katanya penyambung lidah rakyat? Jangan cuma hadir waktu kampanye, giliran rakyat butuh malah diam,” tegasnya.
Bapera KBB mendesak Bupati Bandung Barat Jeje Richie Ismail dan pimpinan DPRD KBB untuk segera mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta meningkatkan koordinasi antar instansi demi kepentingan masyarakat.
“Kami minta kinerja OPD hingga perangkat desa dan kecamatan segera dievaluasi. Ini menyangkut keselamatan dan hajat hidup masyarakat,” tutup Bobby.
Pemerintah Desa Akui Terkendala Status Lahan
Sementara itu, Kepala Desa Padalarang, Karom, mengapresiasi warga yang secara swadaya membangun jembatan sementara. Ia menjelaskan bahwa kendala utama dalam pembangunan jembatan permanen adalah status kepemilikan lahan dan kewenangan sungai.
“Kami masih melakukan pengecekan apakah sungai itu masuk wilayah BBWS Citarum Harum atau PUPR KBB. Kalau BBWS, berarti ranahnya provinsi,” jelas Karom saat ditemui di lokasi, didampingi Camat Padalarang Agus Achmad Setiawan.
Menurutnya, proses pembangunan tidak bisa dilakukan secara gegabah karena berkaitan dengan izin dan kewenangan. Apalagi anggaran yang dibutuhkan cukup besar.
“Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp800 juta, termasuk bronjong dan TPT sungai. Kami akan melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk menggeser dari anggaran pembangunan lain karena ini sifatnya urgent,” pungkas Karom.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
