Bandung Barat | SekitarKita.id,- Pendistribusian beras subsidi yang di gelontorkan pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) ke sejumlah pedagang pasar tradisional perlu dievaluasi ulang.
Pasalnya, upaya niat baik pemerintah Bandung Barat menyalurkan beras subsidi ditengah tingginya harga beras di sejumlah wilayah, justru menuai polemik dikalangan para pedagang pasar tradisional.
Salah satu contohnya pasar tradisional Tagog Padalarang, Kecamatan Padalarang KBB, dari puluhan pedagang beras yang tercatat, hanya 5 orang yang mendapatkan jatah beras subsidi dan itu bertahap.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ada sekitar 10 pedagang disini, kalau yang dapet itu 5 orang, kalau enggak salah sudah tiga kali yang pertama pas ada Pj Bupati dan ini yang ketiga,” kata salah satu pedagang Hj, Suhaya (58) saat ditemui SekitarKita.id ekslusif dirilis, Jumat (1/03/2024).
Ia mengatakan, beras subsidi yang turun terakhir dari Pemda Bandung Barat itu sebanyak 5 ton, setiap pedagang hanya mendapatkan jatah beras subsidi 1 ton.
“Kemarin dapet 1 ton, kalau yang besar 50 kg itu 5 kwental kalau yang kecil yang udah di kemas 5 kwental, itu sudah dikasih dalam bentuk kemasan (merek),” ujar dia.
Dijelaskan Suhaya, kelima pedagang yang mendapatkan subsidi beras itu hanya pedagang yang sudah tercatat sebagai anggota koperasi pesantren, dimana koperasi tersebut yang ditunjuk langsung Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) KBB.
“Yang lain enggak dapet karena belum masuk anggota koperasi, kalau saya dan ke empat pedagang lainnya kan udah masuk anggota koperasi,” jelas dia.
Kendati itu, pihaknya sangat menyayangkan beras subsidi yang digelontorkan Pemkab Bandung Barat hanya kebagian jatah 1 ton, dalam dua hari beras subsidi tersebut langsung habis.
“2 hari udah habis karena konsumen memang mencari yang murah, kalau harga beras subsidi itu antara Rp10.500 per kilogram, kualitasnya sih bagus enggak jauh beda dari biasanya, ya alhamdulilah sih,” ujar dia.
“Saya sih berharap beras terus disubsidi ya apalagi mau bulan puasa, kalau sekarang beras yang saya jual yang harga normal Rp.15.500-Rp16.500 perkilogram karena yang subsidi udah habis banyak pembeli nyari yang murah, pembeli sepi kalau harga beras mahal, pinginnya ada subsidi terus,” keluhnya.
Sementara itu, salah satu pedagang beras yang enggan disebutkan namanya itu mengaku tidak mendapatkan beras subsidi dari pemkab Bandung Barat.
Ia tidak mengetahui pasti apa alasan dirinya tak mendapatkan beras tersebut, mengingat saat ini beras subsidi yang notabene nya lebih murah dari harga beras normal sangatlah dibutuhkan.
“enggak tau kang saya mah enggak dapet mungkin karena baru berjualan disini, yang dapet yang udah jadi anggota koperasi saya kan belum,” jelas dia.
Humas PT Bangun Bina Persada (BP), Daryo Solehudin menanggapi polemik dikalangan pedagang yang dianggap tembang pilih, soal pendistribusian, ia tak mengetahui secara pasti.
Pasalnya, kata Daryo, pihak pengelola pasar maupun paguyuban pasar tidak dilibatkan dalam pendistribusian beras subsidi Bulog, dalam hal ini Disperindag KBB langsung menunjuk pihak ke tiga yakni koperasi pesantren.
“Jadi kami (PT Bina Bangun Persada) sebagai pengelola pasar Tagog tidak dilibatkan dalam penyaluran beras ke pedagang, Disperindag KBB melalui UPTD itu menyalurkan langsung lewat koperasi pesantren,” kata Daryo.
Ia menjelaskan, dari puluhan pedagang beras di pasar Tagog ini yang mendapatkan jatah 5 ton beras subsidi itu hanya 5 orang pedagang, hal itu yang dinilai menjadi kecemburuan sosial bagi pedagang lain.
“Dari ke 5 pedagang itu mendapatkan jatah per orangnya 1 ton dengan sudah dikemas dalam ukuran bervariatif antara 5 kg dan 50 kg menggunakan merek mereka,” jelasnya.
Dilanjutkan Daryo, dari 5 orang pedagang ini yang mendapatkan beras subsidi itu yang masuk anggota koperasi pesantren, pihaknya hanya mengetahui saja ada beras subsidi datang.
“Kami hanya mengetahui saja ya karena kalau ada barang yang datang itu ada keamanan pasar yang bertanggung jawab, akan tetapi penyaluran dan siapa saja yang dipilih mendapatkan beras tersebut hanya pihak Disperindag KBB dan pihak koperasi pesantren yang mengetahui,” jelas dia kembali.
“Sekali lagi kami tidak dilibatkan dalam penyaluran beras subsidi, silahkan tanyakan saja kepada pihak koperasi pesantren atau Disperindag KBB langsung,” sambungnya.
Daryo memaparkan, terkait kategori untuk menjadi anggota koperasi pesantren itu, pihaknya tidak mengetahui syarat dan ketentuannya, diakui dia, memang dalam mekanisme penyaluran harus berlandaskan badan hukum.
“Nah yang menjadi polemik para pedagang itu yang tidak masuk anggota koperasi pesantren sehingga mereka tidak mendapatkan jatah beras subsidi, saya juga tidak tahu apa syarat menjadi anggota silahkan saja ke koperasi pesantren,” ujarnya.
Dalam penyaluran itu, lanjut Daryo, Bulog akan melihat data di KBB mana saja koperasi yang sudah memiliki legalitas hukum, agar pendistribusian cepat tersalurkan.
“Mungkin kebetulan koperasi pesantren lah yang ditunjuk KBB untuk pendistribusian itu, sebenernya kami bukan tidak mampu mendistribusikan, contoh Paguyuban pedagang itu kan udah berbadan hukum dan punya legalitas saya udah pernah menyarankan kepada pedagang untuk dibuatkan koperasi ekonomi, kalau misal ada bantuan subsidi dari pemerintah tidak perlu menggunakan orang luar dan pedagang itu bisa tercover,” jelasnya.
Saat disinggung adanya dugaan penimbunan beras subsidi, pihaknya membantah bahwa hal itu tidaklah sangat mungkin dilakukan para pengelola pasar Tagog.
“Memang kemarin sempet rame, ada yang bilang di oplos lah, di timbun lah karena dari 10 pedagang hanya 5 orang yang kebagian terus sisanya kemana, ada yang seperti itu nanya, logikanya kita kan enggak terlibat hanya mengetahui barang itu datang saja itu ajah laporan dari petugas keamanan, coba tanyakan ke koperasi pesantren dan Disperindag,” tegas Daryo membantah.
Daryo juga menyebut, pihaknya juga sudah berupaya mendorong kepada koperasi pesantren supaya seluruh pedagang beras merata mendapatkan beras subsidi agar tidak terjadi pro dan kontra.
“Kami sudah upaya sampaikan itu supaya merata, kemungkinan kouta itu terbatas maka pembagian itu di batasi kan juga di bagi ke seluruh pasar tradisional, kaya pasar Lembang dan Batujajar, kedepannya para pedagang harus membuat koperasi sendiri melalui paguyuban supaya bantuan subsidi pemerintah langsung ke pedagang yang mengelola,” tandasnya.
Saat dihubungi redaksi, Kabid Indag KBB, A. M Anzhar belum merespon tanggapan tersebut, sampai berita ini dilansir belum ada keterangan resmi dari Disperindag Bandung Barat.
Baca selengkapnya di website resmi SekitarKita,id….
Liputan khusus (lipsus): SekitarKita,id,-
Editor: Abdul Kholilulloh
