SEKITARKITA.id – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan daerah melalui tata kelola monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta berkelanjutan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Kerukunan Umat Beragama, serta Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
Kegiatan yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) KBB ini digelar di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Batujajar, Kamis (18/12/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail menegaskan bahwa penguatan ketahanan ekonomi, sosial budaya, kerukunan umat beragama, serta pencegahan penyalahgunaan narkotika merupakan pilar strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Menurut Asep Ismail, keempat pilar tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ketahanan ekonomi yang kuat akan menciptakan stabilitas sosial, stabilitas sosial akan memperkokoh nilai-nilai budaya, sementara kerukunan umat beragama menjadi penyangga utama harmoni dan kohesi sosial di tengah masyarakat.
“Sebaliknya, jika upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika lemah, maka hal itu dapat menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda serta keberlangsungan pembangunan daerah,” tegasnya.
Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan visi pembangunan daerah “Bandung Barat Amanah”, yakni masyarakat yang agamis, maju, adaptif, nyaman, aspiratif, dan harmonis.
Nilai amanah, lanjut Asep, harus tercermin dalam tata kelola pemerintahan yang profesional, kebijakan yang tepat sasaran, serta pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam arahannya, Asep Ismail menekankan pentingnya peran aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan desa, khususnya penyuluh agama, sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan wilayah.
Penyuluh agama dinilai memiliki posisi strategis, tidak hanya sebagai penyampai pesan keagamaan, tetapi juga sebagai agen moderasi beragama dan perekat sosial.
“Penyuluh agama memiliki peran penting dalam mencegah konflik sosial serta penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan persuasif dan edukatif yang menyentuh langsung masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) KBB, Weda Wardiman, dalam laporan pelaksanaan kegiatan menyampaikan bahwa sosialisasi ini diikuti oleh 124 orang penyuluh agama se-Kabupaten Bandung Barat.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat, Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi.
“Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, wawasan, serta kapasitas penyuluh agama dalam menjaga kerukunan umat beragama dan meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat,” jelas Weda.
Selain itu, sosialisasi ini juga menjadi sarana penguatan sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap dapat membangun kesadaran kolektif dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi dinamika sosial, ekonomi, budaya, serta ancaman peredaran narkotika.
“Sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan diharapkan mampu mewujudkan masyarakat Bandung Barat yang aman, tangguh, harmonis, serta berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan,” tandasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
