Bandung Barat | SekitarKita.id,-Sejumlah pengusaha di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengeluh terkait gagalnya pembayaran administrasi pada proyek pengerjaan di tahun 2023 hingga 2024 ini.
Hal ini di utarakan salah satu pengusaha inisial R asal Bandung Barat, ia mengaku, semua pengerjaan sudah memenuhi target 100 persen. Ada sekitar puluhan pengusaha yang mengeluh lantaran pemerintah daerah (Pemda) KBB gagal bayar.
“Kalau untuk proyek saya ada 5 miliar yang gagal bayar, di tahun 2023 dari anggaran murni dan perubahan hingga saat ini 2024 belum dibayar,” kata R saat diwawancarai ekslusif di Ngamprah baru-baru ini dirilis, Senin (22/01/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, yang menjadi permasalahan, ini menggunakan uang hasil pinjaman dari bank swasta dan investor. Dirinya menilai carut-marut dalam mengelola keuangan di KBB.
“Yang jadi permasalahan surat perintah membayar (SPM) dan uang itu harus ada, tapi ini kan gagal bayar, apakah ini ada kesalah dalam keuangan atau ada permasalahan apa, karena pihak pekerja menuntut hak kita karena pekerjaan itu dituntut harus 100 persen,” jelasnya kembali.
Ia menyebut, pihaknya sudah menghubungi Sekretariat Daerah (Sekda) Bandung Barat, Ade Zakir, dan masih menunggu SK dari Pj Bupati, Arsan Latif untuk pembayaran hutang.
“Terkait gagal bayar, Pj Bupati menjadi pokok utama karena kata pak Sekda dan Asisten itu SK itu harus ditandatangani Pj Bupati,” jelasnya.
Ia berharap, agar kedepannya, Pj Bupati, Arsan Latif memahami kultur Bandung Barat. Pasalnya, baru kali pertama pengerjaan proyek ini gagal bayar.
“Baru pertama ini gagal bayar, biasanya di kabupaten/kota lain dalam pengerjaan proyek saya tidak pernah tertunda, biasanya di tempat lain di silva kan disini mah uangnya abis,” ujarnya.
Ia menjelaskan, adapun pengerjaan itu berupa fisik, seperti pembangunan jalan, sumur bor, pengadaan barang untuk sekolah-sekolah dan seragam untuk OPD, mebeler.
“Harapan saya pak Pj Bupati lebih mengutamakan, karena regulasi ada di beliau, intinya kami (pengusaha) karena sudah mengerjakan sesuai kontrak 100 persen kami minta di bayar, setelah kami ngobrol dengan birokrat memohon untuk pak Pj segera menurunkan SK itu untuk segera dibayarkan,” sambungnya.
Ditemui dilokasi berbeda, Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Yacob Anwar Leuwi mengatakan, pihaknya mendesak kepada Pj Bupati, Arsan Latif untuk fokus dalam membangun Bandung Barat.
“Harusnya pak Pj Bupati bisa fokus dalam mengatasi masalah keuangan, pak Arsan kan ahli di bidang keuangan kalau bisa beliau bisa membawa uang dari pusat kan beliau orang Kemendagri ahli keuangan untuk mengatasi devisit dan hutang-hutang ini,” kata Yacob saat ditemui di sekretariat P4KBB, Ngamprah baru-baru ini.
Dengan gagalnya bayar hutang ke pengusaha, kata dia, akan menjadi pertanyaan masyarakat, disatu sisi Pj Bupati lebih berpengalaman dan ahli dalam bidang keuangan.
“Fokuslah dalam mengatasi keuangan, terus mengatasi masalah IPH (indeks perkembangan harga), masalah stanting, birokrasi dan persiapan menghadapi pemilu,” jelasnya.
Ia memaparkan, belum selesai soal keuangan, beredar rumor, Pj Bupati Arsan Latif akan mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 mendatang.
“Lalu beredar rumor pak Arsan akan mencalonkan diri, bukan saya tidak sepakat, saya masih inget pak Pj taat hukum, jangan coba-coba mensiasati dari pada UUD tersebut,” ujarnya.
“Banyak masalah di KBB, rumor itu masuk ke saya bahwa beliau (Arsan Latif) akan mencalonkan diri, saya ingatkan fungsi Pj kan untuk mengatasi carut marut di KBB kemarin,” sebutnya.
Kendati masih rumor, dirinya menilai hal ini bisa jaja karena ini merupakan politik, namun UUD tidak bisa dirubah.
“Saya juga kurang pasti, tapi bisa saja namanya juga politik,” beber Yacob.
Lalu kemudian terkait IPH, Yacob menanyakan perbandingan penurunan angka tersebut datang dari mana, sedangkan fakta dilapangan harga bahan pokok masih terbilang tinggi.
“Pasar mana yang menjadi perbandingan, karena saya cek di pasar panorama Lembang Minggu kemarin, pasar Padalarang, dan pasar Batujajar,” tandasnya.
Hutang Pemerintah Daerah Bandung Barat Rp166 Miliar.
Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah menghadapi krisis keuangan, hingga saat ini di tahun 2024 tercatat hutang Pemda mencapai Rp166 miliar diluar dari hutang ke PT SMI.
Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Arsan Latif mengklaim jumlah hutang di tahun 2024 ini cukup besar angkanya dan belum bisa dibayarkan.
Hal ini dikatakan Arsan saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Padalarang, Senin (22/1/2024). Arsan berdalih, bukan berarti Pemda Bandung Barat tidak mau membayar, akan tetapi minimnya kondisi keuangan yang kurang stabil.
“Kas daerah Pemkab Bandung Barat per 1 Januari 2024 saja, hanya tersedia Rp7 miliar lebih, kita punya niat membayar. Tapi kalau tidak ada duitnya, gimana sekarang? 1 januari kas daerah KBB itu hanya Rp7 miliar lebih,” kata Arsan kepada wartawan termasuk SekitarKita.id, Senin.
Dirinya menyatakan dengan lantang, kasus utang itu terjadi di tahun 2023, artinya carut marut keuangan tersebut terjadi di era kepemimpinan mantan Bupati Hengky Kurniawan yang melampaui (nyebrang) ke tahun 2024.
Ia juga tengah meminta arahan dari berbagai pihak baik dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Yang menjadi dilema, terkait persoalan hutang, kata Arsan, ketika uang kas masuk apabila dibayarkan ke pihak ketiga (pengusaha) maka akan berdampak pada tertundanya pembayaran pegawai dan program pembangunan.
“Makanya saya bilang ke temen- temen, ini ada duit nih bayar pegawai, gaji atau bayar utang pilih mana?, saat ini kondisi utang KBB dari tahun ke tahun bertambah, di tahun 2022 sebesar Rp106 miliar lalu tahun 2023 ke 2024 bertambah lagi menjadi Rp166 miliar,” jelas Arsan.
“Artinya setiap tahun bertambah, kalau saya mau masa bodoh saja nanti tahun depan nambah Rp50 miliar lagi, Bandung Barat mau jadi apa kedepannya,” katanya.
Pihaknya terus berupaya untuk mencari solusi diantaranya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Arsan menilai jika kesungguhan aparat maka pendapatan PAD akan meningkat.
“Saya panggil itu para camat, siap nggak menggali potensi PAD? Saya rasa kita bisa dan optimis tingkatkan PAD. Makanya saya nggak bangga kalau PAD kita naik cuma Rp500 miliar. Insha Allah bisa kok jadi Rp1 triliun,” tandasnya.
