SekitarKita.id– Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dr. H. Dadang M. Naser, S.H., S.IP., M.I.Pol., kembali melaksanakan kegiatan reses di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada masa persidangan I tahun 2024-2025.
Reses yang berlangsung sejak 12 hingga 20 Desember 2024 ini, memberikan kesempatan bagi Dadang untuk bertemu langsung dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka.
Pada Senin, 16 Desember 2024, Dadang mengunjungi wilayah Dapil Jabar 2 di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, KBB, yang merupakan salah satu daerah pertanian utama di wilayah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menyerap Aspirasi Petani Cilame
Dalam kegiatan reses kali ini, Dr. H. Dadang M. Naser mengunjungi para kelompok tani (gapoktan) di Desa Cilame yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian dan peternakan.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh warga dari desa-desa sekitar, seperti Cipatat dan Padalarang. Dadang mengungkapkan bahwa reses kali ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara anggota dewan dan konstituen serta menyerap langsung berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, terutama di sektor pertanian.
“Di sini kita bertemu dengan kelompok tani, peternak, dan warga dari berbagai daerah. Selain mendengarkan aspirasi mereka, saya juga meninjau lokasi perkebunan mereka,” kata Dadang saat ditemui di lokasi.
Masalah Pupuk, Isu Utama di Desa Cilame
Salah satu keluhan utama yang disampaikan oleh petani di Desa Cilame adalah masalah kelangkaan dan tingginya harga pupuk.
Dadang mengakui bahwa kesulitan memperoleh pupuk saat musim tanam menjadi hambatan besar bagi para petani. Pupuk yang sulit didapatkan atau harganya yang melambung tinggi sangat membebani para petani.
“Kami sedang berusaha untuk mengendalikan distribusi pupuk bersubsidi agar lebih merata dan tidak ada petani yang kesulitan. Jangan sampai harga pupuk subsidi tidak stabil, karena itu akan merugikan petani,” ujar Dadang.
Komitmen Komisi IV DPR RI terhadap Ketahanan Pangan Nasional
Selain masalah pupuk, Dadang juga menyinggung pentingnya ketahanan pangan nasional, khususnya di Bandung Barat. Menurutnya, sektor pertanian harus diperkuat melalui pemberdayaan koperasi petani dan dukungan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal dan nasional.
Dalam reses ini, Dadang juga mengundang narasumber dari Dinas Koperasi Kabupaten Bandung Barat untuk memberikan informasi mengenai upaya penguatan koperasi petani.
“Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi berperan penting untuk membantu petani memperkuat koperasi mereka, yang akan menjadi wadah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka,” kata Dadang.
Selain itu, terkait distribusi pangan, Dadang menyoroti kebijakan Bulog (Badan Urusan Logistik) yang selama ini mengimpor pangan dari luar negeri. Ia mengungkapkan bahwa Komisi IV DPR RI mendukung langkah Presiden untuk segera menghentikan impor beras dan lebih fokus pada kemandirian pangan nasional.
Usulan Pembenahan Bulog dan Pengurangan Impor Pangan
Dadang menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI mendukung langkah Presiden untuk menghentikan impor beras, jagung, tepung terigu, dan komoditas pangan lainnya.
Salah satu usulan yang disampaikan adalah pengalihan pengelolaan Bulog menjadi lembaga yang langsung berada di bawah Presiden, agar tidak terpengaruh oleh kepentingan bisnis dan mafia pangan.
“Bulog seharusnya bukan badan usaha yang tergantung pada pinjaman bank dan bersaing dengan importir. Kami ingin Bulog kembali menjadi lembaga urusan nasional yang diatur langsung oleh Presiden, seperti di masa pemerintahan Presiden Soeharto,” ujar Dadang.
Komitmen untuk Mengurangi Impor dan Meningkatkan Ekspor Pangan
Dalam reses ini, Dadang juga menekankan pentingnya memperkuat ekspor dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Menurutnya, Indonesia yang merupakan negara agraris harus mampu memenuhi kebutuhan pangan domestik tanpa harus bergantung pada negara lain.
“Ini adalah pertanyaan besar: kenapa kita sebagai negara agraris masih mengimpor pangan? Kita harus memperkuat produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Nasionalisme kita harus tercermin dalam mencintai produk dalam negeri dan mendukung petani lokal,” tegasnya.
Dalam kegiatan reses ini, Dr. H. Dadang M. Naser memilih untuk bertemu langsung dengan masyarakat di rumah-rumah warga, bukan di gedung desa.
Hal ini bertujuan untuk lebih mendekatkan diri dengan warga dan petani, serta agar bisa mendengar langsung permasalahan yang mereka hadapi.
“Reses kali ini kami lakukan di rumah warga, bukan di gedung desa. Ini untuk lebih dekat dengan masyarakat, agar bisa lebih banyak mendengar aspirasi mereka. Alhamdulillah, ada banyak gagasan dan masukan dari masyarakat yang bisa kami bawa ke Jakarta,” ujar Dadang.
Sementara itu, Kepala Desa Cilame, Aas M. Asor, menyambut baik kedatangan Dr. H. Dadang M. Naser dalam rangka reses. Aas mengungkapkan bahwa sekitar 150 warga hadir dalam acara tersebut, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait peningkatan produktivitas pertanian, perbaikan irigasi, dan dukungan pendanaan untuk koperasi.
“Harapan kami, Pak Dadang bisa mengakomodasi aspirasi masyarakat, terutama terkait perbaikan irigasi dan dukungan pendanaan koperasi untuk usaha pertanian. Ini akan sangat membantu petani di Cilame dan sekitarnya,” ujar Aas.
Reses yang dilakukan oleh Dr. H. Dadang M. Naser hadir Kabid Koperasi Kabupaten Bandung Barat dan Kepala Desa Cilame ini menjadi bukti nyata perhatian anggota DPR RI ini terhadap masalah yang dihadapi oleh petani di Kabupaten Bandung Barat.
“Melalui dukungannya terhadap kebijakan pemerintah, pengelolaan Bulog yang lebih efisien, serta pemberdayaan koperasi, Pak Dadang berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan petani dan mendukung ketahanan pangan nasional,” tandasnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
