SEKITARKITA.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bandung Barat pada Kamis, 22 Mei 2025.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap lambannya penanganan kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Dalam aksi damai tersebut, massa LAKI mendesak Bupati Bandung Barat untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum pejabat yang diduga kuat terlibat dalam praktik korupsi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa tahun 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator aksi, Gunawan Rasyid alias Guras, menegaskan bahwa tuntutan yang disuarakan telah lebih dulu disampaikan secara persuasif melalui diskusi dengan Bupati, ajudan, hingga pejabat terkait. Namun, hingga kini belum ada langkah konkret dari pihak Bupati sebagai pembina kepegawaian.
“Poin-poin tuntutan ini sebenarnya sudah kami diskusikan. Kami berharap pejabat yang diduga terlibat segera ditarik, terlebih ada kedaruratan dalam proses open bidding dan mutasi pejabat. Jangan sampai tahun 2025 pengadaan kembali dilakukan oleh pejabat yang sama,” ujar Guras ketua LAKI KBB kepada wartawan.
Menurut LAKI, terdapat dugaan tindak pidana korupsi yang cukup besar terjadi pada tahun 2024. Namun upaya mitigasi dan laporan resmi dari LAKI tidak mendapat respons dari pemerintah daerah. Kondisi ini memuncak dengan aksi massa yang digelar hari ini.
Pejabat Diduga Rangkap Jabatan
Gunawan menambahkan, indikasi rangkap jabatan oleh pejabat yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus panitia pengadaan barang dan jasa, sangat berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan penyimpangan anggaran.
“Jika pejabat seperti ini masih diberikan kewenangan strategis di tahun 2025, potensi korupsi akan terus berulang,” tegasnya.
Selain persoalan korupsi, massa LAKI juga mengkritik mahal dan lamanya proses perizinan usaha di KBB. Menurut mereka, hal tersebut menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan menambah beban pelaku usaha.
“Banyak keluhan dari pengusaha. Biaya perizinan tinggi dan prosesnya lama. Ini sangat tidak berpihak pada masyarakat dan dunia usaha,” tambah Guras.
LAKI Desak Evaluasi Pejabat dan Transparansi Pengadaan
Dalam pernyataan resminya, LAKI meminta evaluasi menyeluruh terhadap pejabat aktif yang diduga terlibat praktik korupsi. Mereka juga menyebut telah mengantongi data dan bukti pendukung untuk laporan tersebut.
“Kami sudah punya minimal dua alat bukti baru. Jika tetap diabaikan, maka ada unsur pembiaran dari pemerintah daerah,” ujar Gunawan.
Massa LAKI menyatakan akan terus mengawal kasus ini dan siap menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak direspons. Mereka bahkan mengancam akan menginap di halaman kantor Bupati sampai ada kejelasan sikap.
“Kami siap bertahan di sini. Bila perlu tidur di halaman kantor Bupati sampai beliau datang dan bertindak,” tutupnya.
Editor : Abdul Kholilulloh
Sumber Berita : Liputan
